Cari
Masuk
Daftar
Tonton dalam layar penuh
Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey G Kitingan di Dewan Perlimen Malaysia, 23 Oktober 2023, Tuntut Hak Sabah dan Sarawak, Sesuai Malaysia Agreement 1963
diotv
Ikuti
Suka
Bookmark
Bagikan
Tambahkan ke Daftar Putar
Laporan
2 bulan yang lalu
KOTA KINABALU, DIO-TV.COM, Rabu, 16 Oktober 2024 - Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey G Kitingan di Dewan Perlimen Malaysia, 23 Oktober 2023, Tuntut Hak Sabah dan Sarawak, Sesuai Malaysia Agreement 1963. ***
Category
🗞
Berita
Tampilkan lebih sedikit
Dianjurkan
0:45
I
Selanjutnya
Bruder Stephanus Paiman OFM Cap, Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak, Mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
diotv
5:33
Bruder Stephanus Paiman OFM Cap, Ketua FRKP, Desak Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tangkap Dugaan Oknum Importir, ML, Sok Dermawan, Jual Kurma Berulat, Dibersihkan, Kemudian Diberi Bahan Pengawet Sebelum Beredar di Pasar
diotv
0:41
Restoran Cita Rasa, Jalan Agus Salim Nomor 112, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
diotv
0:29
Rumah Makan Jawi Ria, Sungai Jawi, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
diotv
6:43
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi pecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Muhamad Bobby Afif Nasution, terhitung 14 Desember 2024 dan resmi diungkap di publik pada Senin, 16 Desebember 2024. Simak Suasana Pengumumannya
diotv
1:20
Martinus Ekok, SH, Kuasa Hukum Harso Utomo Suwito, Masih Buka Peluang Mediasi, Diselesaikan Secara Kekeluargaanya Sebelum Gelar Perkara di Bareskrim Polri Penjualan Tanah Sertifikat Hak Milik 7 Kapling di Jalan Sungai Raya Dalam,Provinsi Kalimantan Barat
diotv
3:13
The Jong Hian, korban peradilan sesat Pengadilan Negeri Pontianak, 2020, diperkuat putusan kasasi Mahkamah Agung, 2023, berpiutang Rp37,500 juta divonis wajib bayar utang kepada rekan bisnis Djoe Cin Bun Rp715 juta minta perlindungan hukum Presiden
diotv
2:33
Pemilihan Kepala Daerah Biaya Mahal, Sebaiknya Diserahkan ke DPRD, Wacana Presiden Prabowo Subianto, Kamis, 12 Desember 2024, Menurut PDIP Lantaran Hilangnya Moral Etika Karena Keserakahan Mengangkangi Peraturan Perundangan-Undangan
diotv
0:15
Pauji, BPD Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, di tengah tumpukan uang dukung nomor urut 2 pemilihan Bupati Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,karena pasti menang dua periode, Rabu, 27 November 2024
diotv
7:08
Bela mafia Tanah PT Bumi Indah Raya Markas Besar Polisi Republik Indonesia intervensi Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, kata Dr Herman Hofi Munawar SH MH, Kuasa Hukum Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, Kamis, 12 Desember 2024
diotv
5:52
Sengaja persulit dan hambat pelayanan masyarakat, Kepala Seksi Penetapan Hak dań Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Hendri Sugianto, digeruduk senior, Selasa siang, 10 Desember 2024
diotv
1:27
Maman Abdurrahman, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Sampaikan Ucapan Selamat Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, Peraih Suara Terbanyak Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Rabu, 27 Nopember 2024
diotv
4:58
Drs H Ria Norsan MM MH, dan Krisantus Kurniawan, S.IP, M.Si, sampaikan pernyataan politik perdana, Kamis, 28 November 2024, setelah meraih suara terbanyak, 52,36 persen pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Rabu, 27 November 2024
diotv
7:45
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, Lasarus, Kamis, 28 Nopember 2024 umumkan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan peraih suara terbanyak pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Rabu, 27 Nopember 2024
diotv
0:42
Pendekar Lau Khang Tanggapi Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat berlangsung aman, tertib dan demokratis bersamaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024
diotv
2:21
Cornelis, anggota DPR RI, 2019 - 2029 segera pidanakan Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat, 2018 - 2023, karena dituduh tidak peduli rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya, terpisah dari Provinsi Kalimatan Barat
diotv
0:55
Dr Drs Adrianus Asia Sidot, M.Si, Anggota F-PG DPR RI, 2019 - 2029,asal pemilihan Kalimantan Barat II, menilai Provinsi Kapuas Raya omong kosong Karena tidak masuk Program Legislasi Nasional DPR
diotv
1:45
Dr (HC) Drs Cornelis MH, tegaskan selama di Komisi II DPR RI, 2018 - 2024 tidak bahas pembentukan Provinsi Kapuas Raya, karena tidak pernah diusulkan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, 2018 - 2023, tanggapi debat publik, Senin, 18 November 2024
diotv
5:25
Konflikt Lahan Servalie, Putusan Peradilan Adat Dayak di Desa Lingga, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis, 21 Nopember 2024, illegal, tidak sah, batal demi hukum, kata Aliansi Solidaritas Penjaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat
diotv
3:17
Prof Dr Rhenald Kasali ungkap 10 modus dugaan praktik money laundry di Indonesia di balik aktifitas pesohor jadi kaya mendadak, untuk beri pelajaran bagi masyarakat untuk bisa melihat sebuah fenomena secara proporsional
diotv
21:31
DAD Kecamatan Ambawang dihukum adat dan atau dilaporkan bagian dugaan mafia tanah ke Polres Kubu Raya jika terbukti beking dugaan penyerobotan lahan Servalie di Desa Sungai Durian, Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Tahun 1970 seluas 71 hektar Pabrik karet
diotv
3:12
Libatkan Perangkat Desa Kampanye, Calon Bupati Kepulauan Talaud Tersangka Tindak Pidana Pemilu. TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, Lurah, tidak netral, dipidana Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 2024, kata Dr Todung Mulya Lubis SH LLM, Tim Hukum DPP PDIP
diotv
2:57
H Syahrie Jaang SH, M.Si, Ketua PDKT, desak Kapolri usut tuntas pembunuhan Rusel, warga Dayak di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Kamom, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jumat dinihari, 15 Nopember 2024.
diotv
2:14
Alumni STM Negeri 2 Pontianak dukung NKRI, Ria Norsan dan Krisantus Kuniawan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Rabu, 27 Nopember 2024 Lewat gerakan senam massal di depan Caffe Panda, Jalan Wahidin Sudiro Husodo Pontianak, Minggu, 17 November 2024
diotv
4:48
Pejabat Gubernur, Pj Bupati dan Pj Wali Kota di Kalimantan Barat, TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, Lurah, langsung dipidana jika berpihak pada salah satu calon Kepala Daerah 2024 didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 14 Nopember 2024
diotv