Tepis Anggapan Adanya Politisasi BLT, Jokowi: Sudah Lewati Mekanisme Persetujuan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis adanya unsur politisasi dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberikan awal tahun ini hingga bulan Maret mendatang.
Jokowi mengatakan bahwa pemberian BLT telah dilakukan oleh pemerintah sejak September tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Jokowi usia menghadiri acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Jokowi menjelaskan bahwa pemberian BLT dilakukan karena adanya kenaikan harga beras di seluruh negara. Pemberian BLT tersebut, kata Jokowi untuk memperkuat daya beli masyarakat.
"Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang dibawah, dan itu sudah dilakukan. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," kata Jokowi.
Terkait pemberian BLT Rp 200.000 perbulan, kata Jokowi, hal tersebut telah disepakati dan disetujui oleh DPR dengan menggunakan APBN.
Diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rencananya BLT tersebut bakal disalurkan pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari mulai Januari hingga Maret.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Februari 2024. Bantuan tersebut diberikan hingga 3 bulan ke depan, yakni hingga Maret 2024.
Reporter : Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan