Pemerintah terus menyempurnakan aturan hukum untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor, termasuk impor illegal. Terbaru, Pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 26 tahun 2024 tentang SNI Wajib bagi Sejumlah Produk--termasuk ubin keramik--dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Bea Masuk Anti dumping terhadap Impor Keramik China.
Adapun penerbitan PMK Nomor 70 Tahun 2024 tersebut, sejalan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik dari China. Hal itu pun menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, serta ditemukan pula hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri.
Adapun penerbitan PMK Nomor 70 Tahun 2024 tersebut, sejalan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik dari China. Hal itu pun menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, serta ditemukan pula hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri.
Category
📺
TVTranscript
00:00...
00:02...
00:04...
00:06...
00:08...
00:10...
00:12...
00:14...
00:16...
00:18...
00:20Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX channel Jakarta
00:24Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review program
00:28Yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia
00:30Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com
00:34Dan pemirsa langsung saja kita mulai market review selengkapnya
00:38...
00:40...
00:42...
00:44...
00:46...
00:48...
00:50...
00:52...
00:54...
00:56...
00:58...
01:00...
01:02...
01:04...
01:06...
01:08...
01:10...
01:12...
01:14...
01:16...
01:18...
01:20...
01:22...
01:24...
01:26...
01:28...
01:30...
01:32...
01:34...
01:36...
01:38...
01:40...
01:42...
01:44...
01:46...
01:48...
01:50...
01:52...
01:54...
01:56...
01:58...
02:00...
02:02...
02:04...
02:06...
02:08...
02:10...
02:12...
02:14...
02:16...
02:18...
02:20...
02:22...
02:24...
02:26...
02:28...
02:30...
02:32...
02:34...
02:36...
02:38...
02:40...
02:42...
02:44...
02:46...
02:48Pemerintah akhirnya resmi mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor ubin keramik dari China,
02:57di mana aturan bea masuk anti-dumping ini dirilis langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
03:02lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 70 Tahun 2024
03:07tentang pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor produk ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.
03:13Belai tersebut ditekan langsung pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024.
03:20Dalam pertimbangan PMK No. 70 Tahun 2024 disebutkan dari hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia,
03:27telah terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China.
03:32Berlaku dumping ini menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.
03:37Komite Anti-Dumping Indonesia juga menemukan ada hubungan antara dumping produk China
03:41dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.
03:45Sri Mulyani dalam biliknya menetapkan bea masuk anti-dumping yang akan dikenakan
03:49merupakan tambahan dari bea masuk umum atau Most Favourite Nation
03:53atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.
04:00Setidaknya ada 31 perusahaan dan satu ketentuan perusahaan lainnya
04:04yang diwajibkan membayar bea masuk anti-dumping untuk impor produk keramiknya
04:08dengan tarif yang berbeda-beda.
04:10Di Jakarta, Adiks Channel.
04:17Ya pemirsa untuk membahas tema kita kali ini meracik strategi benteng pertahanan produk lokal
04:21kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Soeyanto,
04:26beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Andika Industri Keramik Indonesia Asaki.
04:29Selamat pagi Pak Edi.
04:31Selamat pagi Pak Pras, salam sehat untuk kita semua.
04:34Salam sehat juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan
04:37dan sudah bergabung juga ini Mas Amad Heri Firdaus,
04:39Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef.
04:42Selamat pagi Mas Heri.
04:44Selamat pagi Mas Pras.
04:45Ya, salam sehat Mas.
04:47Terima kasih.
04:48Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan.
04:50Langsung saja kita akan review.
04:51Pak Edi, bagaimana sih sebenarnya kondisi dari industri keramik saat ini?
04:55Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa
04:58apalagi sudah ada benteng baru untuk mempertahankan
05:01dari produk-produk lokal kita khususnya dari industri keramik.
05:04Silakan.
05:06Oke, selamat pagi.
05:07Sebelumnya Pak Pras, saya sedikit memberikan pandangan ya
05:11market outlook tentang industri keramik dewasa ini.
05:14Jadi memang kalau kita lihat di awal tahun 2024
05:18kita bisa merasakan ya bahwa ada gangguan terhadap daya beli masyarakat.
05:23Di samping itu juga kita diperberat dengan gempuran produk impor
05:28yang kita yakinkan itu unfair trade.
05:32Nah ini memang terbukti dari sisi tingkat utilisasi kami.
05:36Di kuartal 1 di tahun 2024 ini
05:39kami ini mengalami penurunan yang cukup tajam
05:42di mana utilisasi di tahun lalu di 2023 itu berada di 69%
05:48yang mana sudah mengalami penurunan juga.
05:51Di tahun 2022 itu sempat berada di angka 78%.
05:57Di kuartal 1 turun ke dibawah 60%.
06:02Ini juga berlanjut sampai ke kuartal 2.
06:05Kuartal 2 bagi kami lumrah karena hari kerja juga lebih sedikit
06:08dan banyak libur ya pada saat itu.
06:12Ditambah juga ada libur hari raya idul fitri.
06:15Itu sudah biasa, itu manageable.
06:18Itu sudah terjadi setiap tahun.
06:20Kami sedikit bersyukur bahwa mulai kuartal 3
06:24ini sudah bisa mulai pelan-pelan meningkat kembali.
06:28Jadi Januari sampai September catatan kami
06:31sekarang berada di posisi 64%.
06:33Nah tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Pras
06:37bahwa kami menyambut baik kehadiran dua regulasi baru
06:41ini yang sudah kami tunggu cukup lama
06:44yang sudah kami godok cukup lama juga
06:47yaitu Permen Perin nomor 36 tahun 2024 tentang SNI wajib
06:53kemudian PMK-BM Adit nomor 70 tahun 2024
06:59itu untuk bermasuk anti-dumping untuk produk impor dari RRT.
07:06Nah kedua ini memberikan kami optimisme baru.
07:11Bahwa kami yakin dengan kehadiran dua regulasi baru ini
07:15utilisasi kami bisa meningkat kembali.
07:18Artinya kami bisa lebih cepat pulih kembali.
07:21Sehingga Asaki juga sudah merevisi kembali.
07:24Untuk tahun ini kami yakin dari 64% kami bisa meningkat ke 67-68%.
07:32Namun di tahun 2025 kami sudah berani untuk memasang target
07:37bisa meningkat kembali ke 75-80%.
07:41Dan di tahun 2026 bisa meningkat lagi di atas 90%
07:46menyerupai masa-masa kejayaannya kami Pak Pras.
07:50Di tahun 2012-2014 pada saat itu kami memiliki tingkat utilisasi di atas 90%.
07:58Nah ini juga menjadi catatan bagi kami Pak Pras.
08:01Kami juga selalu mengingatkan kembali kepada pemerintah
08:04dalam hal ini kami juga sangat menyambut positif ya
08:08bahwa Menteri Ekonomi Baru kami melihat masih Bu Sri Mulyani
08:13sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang
08:17untuk bisa melanjutkan kembali program-programnya.
08:20Salah satu adalah yang kami harapkan adalah
08:23perpanjangan daya masuk tindakan pengamanan atau safeguard.
08:28Ini harus dilakukan tepat waktu yang mana akan habis di bulan November.
08:34Kenapa? Ini untuk menanggapi Pak Pras
08:40bahwa BMAD yang diberikan kepada kami di berbagai media kami sampaikan
08:45sesungguhnya ini di bawah harapannya kami.
08:48Harapannya kami minimal seperti negara Amerika dan Meksiko
08:52yaitu bisa di atas 100% sampai bahkan sekarang
08:55Amerika menerapkan terhadap India itu 400%-800% BMADnya.
09:01Nah harapan kami pada saat itu bisa di atas 100%.
09:04Namun kami tetap syukuri, kami berterima kasih
09:07atas atensi pemerintah, kehadiran pemerintah
09:10BMAD ini diberikan di range 35%-50%.
09:15Secara terbuka.
09:17Makanya kami meminta tambahan sedikit Pak Pras.
09:20Kami meminta atensi pemerintah
09:22bahwa BMTP atau safeguard yang akan selesai di November ini
09:28bisa diberikan perpanjangannya on time.
09:30Nah kalau ini semua memadai apa yang tadi saya sampaikan di depan
09:34tingkat utilisasi ini akan meningkat kembali.
09:37Artinya ada pencerapan kembali tenaga kerja
09:40dan kami yakinin juga ada investasi baru.
09:42Baik, itu dia yang menarik kalau kita lihat dan review yang sudah disampaikan
09:46ada angin segar, ada yang apa, yang hukum baru
09:48begitu untuk perlindungan pasar ataupun produk di dalam negeri.
09:51Indep sendiri melihat bagaimana Mas Yaryfidows
09:53begitu dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri
09:56menurut Anda apakah sudah cukup membentengi
09:58dari produk-produk lokal kita, dari seruan produk asing?
10:02Ya, jadi perlu ada keberpihakan ya.
10:04Perlu ada keberpihakan dari regulator, dari pemerintah
10:08dimana apabila memang ada industri yang katakanlah mengalami lonjakan import
10:15mengalami hal-hal seperti adanya penurunan kinerja
10:19yang cukup signifitan dalam waktu singkat
10:22apalagi sampai berdampak terhadap menurunnya serapan jumlah tenaga kerja.
10:27Tentu pemerintah harus memberi perhatian besar ke sana
10:30salah satunya ya kita harus lidiki dulu dari upaya-upaya
10:34apa yang menyebabkan industri tersebut mengalami penurunan kinerja.
10:38Nah, kalau berdasarkan hasil pengelidikan tadi kan
10:41ternyata memang didapat hasil ada damping ya dari negara-negara
10:46sehingga memang kalau ada bukti itu ya layak dikenakan biaya masuk anti-damping.
10:51Kemudian safeguard juga setahu saya tahun 2021 ya
10:56tentu ya kalau nggak salah kemudian tiga tahun kan
10:59tiga tahun boleh diperpanjang
11:01namun memang kalau safeguard ini kan atau BMTP ini kan
11:05dia mengarahnya ke liberalisasi
11:08dimana nanti besaran prosentase tarif pada BMTP itu harus turun tuh biasanya Pak
11:13harus turun lebih kecil dari yang sebelumnya.
11:17Nah, ini nanti ke depan seperti apa
11:19kalau misalnya memang dia lebih kecil tarifnya
11:22berarti kan harus ada upaya-upaya
11:26untuk bagaimana nanti industri ini
11:29tidak bisa lagi menikmati BMTP yang besar seperti itu
11:33sehingga memang daya saing ini mutlak ditingkatkan.
11:36Nah, jadi ada dua pagar kalau saya lihat di sini ya
11:39pertama BMAD dan BMTP kalau di industri ubin dan keramik ini
11:42sehingga ini harus dimanfaatkan betul oleh industri domestik
11:46yaitu tadi meningkatkan utilisasinya sampai ke bahkan mendekati 70%
11:51kemudian juga di saat yang sama
11:53ini kan juga menjadi daya tarif mudah-mudahan bagi investasi
11:56bahwasannya apabila berinvestasi di Indonesia
12:02di sektor industri ini akan terjamin lah seperti itu ya
12:07kembalian juga pasar kita yang luas
12:09kita tahu sekarang konstruksi ini kan terus berkembang
12:13terus tumbuh di Indonesia itu maka kebutuhan ubin keramik
12:19dan sosial juga terus meningkat
12:21Baik, dan mengapa masih ada celah masuknya dari barang impor ilegal
12:25terutama kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
12:27ya Mas Heri dan juga Pak Edi dan Pak Mirsa
12:29pastikan Anda masih bersama kami
12:39Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami
12:41kita lanjutkan kembali perbicaraan menarik ini
12:43bersama dengan Asaki dan juga Indef
12:45Nah, bagaimana Mas Heri Anda melihat begitu?
12:47Apakah celah-celah yang nampaknya masih bisa dimasukin
12:50barang-barang impor khususnya yang ilegal tadi
12:53begitu apa yang Anda bisa cermatiskan?
12:55Betul, jadi kalau kita lihat dalam konteks non-tarif measure
13:00atau ukuran-ukuran yang sifatnya non-tarif
13:03kan sekarang Indonesia sudah banyak menotifikasi
13:06perjanjian perdagangan nasional
13:08sehingga hal itu memaksa kita untuk menurunkan tarif
13:12itu kan sebenarnya tarif MFN khususnya ya
13:15Nah, namun di sisi lain ketika terjadi free trade area
13:20di mana-mana itu biasanya negara-negara itu juga menerapkan
13:24non-tarif barrier, inilah yang Indonesia agak kurang
13:27gitu menurut saya, jadi selain
13:30jadi banyak ya NTM itu non-tarif measure atau non-tarif barrier
13:33salah satunya melalui kebijakan technical barriers to trade
13:40TBT, nah standarisasi itu penting
13:43memang ketika tarifnya kecil, non-tarifnya ini harus dinaikin
13:47gitu non-tarifnya, jadi tidak hanya yang tarif-tarifnya saja
13:51seperti ada BMTP kan memang ini dalam keadaan yang sifatnya
13:55penting gitu ya, kemudian BMAD ini kan untuk
13:59menghindari unfair trade gitu ya
14:03tapi harus ditambah lagi menurut saya
14:06harus ditambah lagi berupa instrument technical barriers to trade
14:10sebagai contoh ya, kalau kita mau eksplore ke Jepang
14:14ketika barang Indonesia mau dijual di pasar Jepang
14:17itu kalau nggak ada bahasa Jepangnya nggak boleh masuk
14:20artinya apa? Jepang itu menerapkan kebijakan yang sangat
14:24sangat protektif tapi bukan tarif
14:28kita tidak bayar tarif, tidak bayar pajak masuk ke sana
14:31tapi ketika kita mau jualan di sana itu susah
14:33dengan aturan-aturan katakanlah standarnya harus sesuai
14:36dengan selera masyarakat di sana
14:38harus ada tulisan bahasa Jepangnya kalau mau dijual di sana
14:41kalau kita itu belum, sebagai contoh kalau kita lihat
14:45produk-produk yang dijual di retail modern
14:49masih banyak itu kemasan-kemasan produk, konsumen
14:53yang tidak ada bahasa Indonesianya sehingga
14:55membingungkan para konsumen
14:58itu bisa dijadikan technical barriers to trade
15:01artinya kebijakan-kebijakan yang sifatnya non-tarif
15:04mengatur import ini bisa dilakukan seperti itu
15:08termasuk standar itu, standarisasi S&E
15:12langsung saja Anda melihatnya bagaimana Pak Edy
15:15kalau dari sisi pelaku usaha yang sudah pasti cukup kerepotan
15:19dengan banjirnya produk-produk import tadi
15:21apakah memang lebih banyak yang ilegal untuk import keramik
15:24atau bagaimana saat ini?
15:26Sebelumnya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan
15:29oleh Pak Harry bahwa selain BMTP, BMAD
15:33ini ada satu instrumen yang bisa kita mainkan yaitu
15:36technical barrier
15:38Nah ini yang kita syukuri nih Pak Pras
15:40ini berkaitan pememperin nomor 36 tahun 2024 ini
15:45sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada
15:48pebapak pememperin kita
15:51ini merupakan sebuah wujud kehadiran dan atensi pemerintah Pak Pras
15:56di dalam melindungi hak konsumen
15:59ini kita bicara berkaitan dengan kualitas produk
16:02layanan purna jual
16:04dan di samping ini juga kami yakinkan
16:06ini bisa membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri
16:09Nah selama ini yang kita
16:12selalu kita sampaikan kepada pemerintah
16:14bahwa produk import ini harus dijaga
16:17kesesuainya terhadap standar kualitas
16:21Selama ini kita memandang lebih membeli kucing dalam karung
16:24untuk pemakai dalam negeri
16:26Kenapa? Mereka tidak bisa
16:28mereka mau kemana pada saat ada
16:30melayangkan komplain
16:32Kenapa? Produsen keramik yang kita import
16:35mereka tidak memiliki kantor perwakilan resmi disini
16:38Mereka mesti mencari siapa
16:40Nah para pemain atau trader maklum
16:43atau OIM biasanya 3-6 bulan ganti pabrik
16:46sumbernya atau berganti brand
16:48sehingga tidak ada kepastian
16:50Nah ini yang kami selalu sampaikan
16:52tidak ada kesetaraan kualitas
16:54antara produk import dengan
16:56produk keramik dalam negeri
16:58Selama ini kami sudah komplain
17:00kami sudah mengikuti standar SMI
17:02Nah kita harus ingat
17:04bahwa ada kualitas
17:06ada harga
17:08Nah ini yang salah ini
17:10karena sosialisasi di lapangan kurang
17:12jadi konsumen ini hanya tergiur
17:14karena faktor harga murah semata
17:16Tapi berkaitan dengan kualitas
17:18berkaitan layanan
17:20pernah jual ini tidak bisa mereka dapatkan
17:22seperti mereka membeli produk dalam negeri
17:24Nah beberapa hal yang positif nih
17:26Pak Pres dan Pak Heri
17:28dari pengetahuan nomor 36 yang baru ini
17:30satu
17:32produsen keramik
17:34dalam arti
17:36import ya dari luar negeri
17:38yang ingin menjual produknya di dalam negeri
17:40sekarang diwajibkan
17:42harus menunjuk perwakilan resmi
17:44di Indonesia
17:46Berikut harus memiliki fasilitas
17:48perdagangan yang setara
17:50dengan kami yang ada di dalam negeri ini
17:52seperti mereka harus memiliki
17:54gudang
17:56mereka mesti memiliki sarana
17:58pengangkutan, memiliki tenaga
18:00kerja dan sebagainya
18:02yang memadai seperti kami
18:04Kedua, yang kami syukuri
18:06bahwa saat ini
18:08harus dilakukan verifikasi lapangan
18:10yang dilakukan
18:12oleh kementerian perindustrian
18:14terhadap barang
18:16sebelum diedarkan
18:18jadi verifikasi
18:20setelah mereka keluar dari pelabuhan
18:22masuk ke gudang
18:24nah disitu sebelum diedarkan
18:26harus dilakukan verifikasi lapangan
18:28tujuannya apa sih? Untuk mengecek
18:30kesesuaian antara produk
18:32dengan standar SNI
18:34nya kita. Jadi selama ini
18:36tidak ada karena kita bersifat post border
18:38dimana pada saat
18:40di pelabuhan hanya dicek
18:42kelengkapan kesesuaian dokumen aja
18:44tidak dicek perkaitan dengan
18:46kualitas produk
18:48nah ini sudah terjadi
18:50yang baru
18:52untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya
18:54menurut kami ini sangat tepat
18:56sasaran sangat baik
18:58yang penting adalah
19:00implementasinya
19:02supaya bisa nanti action nya sesuai dengan harapan
19:04kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
19:06kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Edy dan Mas Ery
19:08dan kami akan segera kembali usai pariwara
19:10berikut ini
19:12...
19:14...
19:16...
19:18...
19:20...
19:22...
19:24...
19:26...
19:28...
19:30...
19:32...
19:34...
19:36...
19:38...
19:40...
19:42...
19:44...
19:46...
19:48...
19:50...
19:52...
19:54...
19:56...
19:58...
20:00...
20:02...
20:04...
20:06...
20:08...
20:10...
20:12...
20:14...
20:16...
20:18...
20:20...
20:22...
20:24...
20:26...
20:28...
20:30...
20:32...
20:34...
20:36...
20:38...
20:40...
20:42...
20:44...
20:46...
20:48...
20:50...
20:52...
20:54...
20:56...
20:58...
21:00...
21:02...
21:04...
21:06...
21:08...
21:10...
21:12...
21:14...
21:16...
21:18...
21:20...
21:22...
21:24...
21:26...
21:28...
21:30...
21:32...
21:34...
21:36...
21:38...
21:40...
21:42...
21:44...
21:46...
21:48...
21:50...
21:52...
21:54...
21:56...
21:58...
22:00...
22:02...
22:04...
22:06...
22:08...
22:10...
22:12...
22:14...
22:16...
22:18...
22:20...
22:22...
22:24...
22:26...
22:28...
22:30...
22:32...
22:34...
22:36...
22:38...
22:40...
22:42...
22:44...
22:46...
22:48...
22:50...
22:52...
22:54...
22:56...
22:58...
23:00...
23:02...
23:04...
23:06...
23:08...
23:10...
23:12...
23:14...
23:16...
23:18...
23:20...
23:22...
23:24...
23:26...
23:28...
23:30...
23:32...
23:34...
23:36...
23:38...
23:40...
23:42...
23:44...
23:46...
23:48...
23:50...
23:52...
23:54...
23:56...
23:58...
24:00...
24:02...
24:04...