Gugatan Aktivis Karimunjawa Menang, MK Batasi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi melarang lembaga pemerintah, institusi dan korporasi mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang aturannya ada di Pasal 27 UU ITE.    MK menegaskan, pasal tersebut hanya dapat digunakan dalam dugaan pencemaran nama baik, jika ditujukan kepada perseorangan.    Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi UU Pasal 27 UU ITE yang diajukan warga Karimun Jawa, Daniel Tangkilisan.    Dalam putusannya, MK mengecualikan lembaga pemerintah, korporasi sebagai pihak yang bisa dicemarkan nama baiknya.    Pencemaran nama baik hanya bisa dilaporkan oleh perseorangan yang spesifik.    Pengajuan uji materi UU ITE soal Pasal pencemaran nama baik terhadap korporasi dan pemerintah diajukan aktivis lingkungan asal Karimunjawa, Jawa Tengah, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.    Sebelumnya Daniel dijerat UU ITE karena unggahan di media sosial soal pencemaran limbah tambak udang di Karimunjawa.    Dia sempat divonis bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah pada April 2024 lalu.    Daniel berharap perubahan UU ITE bisa membuat banyak pihak berani bersuara mengkritik kerusakan lingkungan.    Baca Juga Putusan MK soal UU ITE, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco: Kita Sama-Sama Hormati di https://www.kompas.tv/nasional/590389/putusan-mk-soal-uu-ite-wakil-ketua-dpr-sufmi-dasco-kita-sama-sama-hormati    #putusanmk #uuite #danieltangkilisan    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/590390/gugatan-aktivis-karimunjawa-menang-mk-batasi-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite

Transcript

00:00Mahkamah Konstitusi melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi

00:04mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang aturannya ada di Pasal 27 Undang-Undang ITE.

00:11MK menegaskan pasal tersebut hanya dapat digunakan dalam dugaan pencemaran nama baik

00:16jika ditujukan kepada perseorangan.

00:19MK memutuskan uji materi Undang-Undang Pasal 27 Undang-Undang ITE

00:23yang diajukan warga Karimun Jawa Daniel Tangki Lisan.

00:27Dalam putusannya, MK mengecualikan lembaga pemerintah, korporasi sebagai pihak yang bisa dicemarkan nama baiknya.

00:35Pencemaran nama baik hanya bisa dilaporkan oleh perseorangan yang spesifik.

00:43Tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 1

00:49tambah Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6905

00:53bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

00:57dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersarat

01:01sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah

01:05sekelompok orang dengan ide tidak spesifik

01:08atau tertentu institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

01:14Pengajuan uji materi Undang-Undang ITE

01:20soal pasal pencemaran nama baik terhadap korporasi dan pemerintah

01:24diajukan aktivis lingkungan asal Karimun Jawa

01:27Daniel Fritz Maurits Tangki Lisan

01:30Sebelumnya Daniel dijerat Undang-Undang ITE

01:33karena unggahannya di media sosial

01:34soal pencemaran limbah tambak undang di Karimun Jawa

01:38Ia sempat difonis bersalah dalam sidang

01:40di Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, April 2024

01:44Daniel kemudian berharap perubahan Undang-Undang ITE ini

01:47bisa membuat banyak pihak berani bersuara

01:50mengkritik kerusakan lingkungan

01:52Ya tahun lalu itu kan saya diperkarakan

01:59dan bahkan sampai masuk penjara karena UITE

02:04padahal yang saya lakukan adalah menyuarakan

02:10ya kerusakan lingkungan gitu

02:14kalau ini bisa direvisi

02:18mana tidak bisa direvisi

02:22ini bukan cuma membantu saya

02:26tapi akan sangat membantu masyarakat luas

02:30khususnya mereka yang bersuara demi HAM

02:39apakah itu HAM lingkungan, HAM perempuan, buruh

02:43selamat menikmati

Kategori

Transkrip

Dianjurkan