JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jakarta Pramono Anung memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan siswa bermasalah.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi apakah Jakarta akan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kirim siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
"Jakarta punya kebijakan sendiri," ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak-barak militer untuk mengikuti program pembinaan selama enam bulan. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dan menyasar siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal.
Video editor: Frashiva Rizal
Baca Juga Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos, Komnas HAM: Pemaksaan KB Langgar HAM di https://www.kompas.tv/nasional/590761/dedi-mulyadi-wacanakan-vasektomi-jadi-syarat-penerima-bansos-komnas-ham-pemaksaan-kb-langgar-ham
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/590780/respons-pramono-soal-ide-dedi-mulyadi-kirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi apakah Jakarta akan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kirim siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
"Jakarta punya kebijakan sendiri," ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak-barak militer untuk mengikuti program pembinaan selama enam bulan. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dan menyasar siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal.
Video editor: Frashiva Rizal
Baca Juga Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos, Komnas HAM: Pemaksaan KB Langgar HAM di https://www.kompas.tv/nasional/590761/dedi-mulyadi-wacanakan-vasektomi-jadi-syarat-penerima-bansos-komnas-ham-pemaksaan-kb-langgar-ham
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/590780/respons-pramono-soal-ide-dedi-mulyadi-kirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:30Komplek polisi kita sepolahkan di situ selama satu tahun. Minimalnya enam bulan. Sampai dia berubah.
00:36Ya intinya gini, kami akan secara khusus berbicara dengan sekolah-sekolah swasta bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi.
00:45Sehingga dengan demikian tadi sekaligus sebenarnya menyambung apa yang disampaikan bahwa kok bisa.
00:51Ya tentunya karena sekolah swasta pada waktu itu kan masih berbayar, masih membayar.
00:55Dan rata-rata anak ini dari keluarga tidak mampu tidak bisa membayar.
01:00Nah izin penegasan tadi yang sekolah percontohan, sekolah swasta gratis dimulai tahun acara yang baru ini atau tahun lalu?
01:06Nanti akan kami sampaikan.
01:11Jadi untuk tahap kedua ini, 371 siswa, yang pertama 117, uangnya itu kalau diuangkan 1,69 miliar rupiah.
01:23Terakhir kalau ada, kalau tidak ada.
01:30Jakarta punya kebijakan tersendiri.
01:41Terima kasih.
01:42Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
01:43Terima kasih.
01:55Terima kasih.
02:07Terima kasih.
02:08Terima kasih.