JAKARTA, POJOKBACA.ID - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Parlemen Tuvalu, Seve Paeniu, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7/2024).
Perubahan iklim dan konektivitas regional menjadi dua isu yang diulas selama pertemuan berlangsung.
Menghadapi tantangan yang sama sebagai negara kepulauan, DPR RI dan Parlemen Tuvalu bersepakat untuk mendukung satu sama lain. Sebab itu, membangun hubungan kemitraan menjadi opsi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak untuk mengupayakan terjadinya tindakan kolektif.
"Kami menghadapi persoalan yang sama. Perubahan iklim. Ini masalah serius. Kami juga menghadapi masalah konektivitas regional. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama," ungkap Fadli Zon kepada Parlementaria usai pertemuan bilateral.
Perlu diketahui, Tuvalu memiliki 9 pulau, yang mana 40 persen telah terendam akibat perubahan iklim. Sebanyak 12.000 penduduk terancam dalam bahaya. Akibat belum maksimalnya pembangunan konektivitas di udara, laut, dan darat, membuat Tuvalu masuk dalam klasifikasi negara yang minim sumberdaya.
Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan iklim dan konektivitas. Memiliki 17.508 pulau, jangkauan transportasi baik udara, laut, dan darat belum saling terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia mengalami kenaikan frekuensi dan intensitas peristiwa kekeringan, banjir, dan tanah longsor yang semakin tidak pasti.
Maka dari itu, baik DPR RI dan Parlemen Tuvalu menawarkan opsi kemitraan. Politisi F-Partai Gerindra ini berharap opsi kemitraan ini menjadi salah satu solusi yang ampuh bagi kedua negara.
Adanya Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership(IPPP) ini, sebutnya, membuat parlemen-parlemen kawasan Pasifik bisa menunjukan kontribusi aktif menghadapi tantangan regional dan global. "Sebagai wakil rakyat, kita harapkan parlemen menjadi semacam jembatan antar masyarakat untuk menghadapi tantangan regional dan global," tandasnya.
Perubahan iklim dan konektivitas regional menjadi dua isu yang diulas selama pertemuan berlangsung.
Menghadapi tantangan yang sama sebagai negara kepulauan, DPR RI dan Parlemen Tuvalu bersepakat untuk mendukung satu sama lain. Sebab itu, membangun hubungan kemitraan menjadi opsi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak untuk mengupayakan terjadinya tindakan kolektif.
"Kami menghadapi persoalan yang sama. Perubahan iklim. Ini masalah serius. Kami juga menghadapi masalah konektivitas regional. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama," ungkap Fadli Zon kepada Parlementaria usai pertemuan bilateral.
Perlu diketahui, Tuvalu memiliki 9 pulau, yang mana 40 persen telah terendam akibat perubahan iklim. Sebanyak 12.000 penduduk terancam dalam bahaya. Akibat belum maksimalnya pembangunan konektivitas di udara, laut, dan darat, membuat Tuvalu masuk dalam klasifikasi negara yang minim sumberdaya.
Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan iklim dan konektivitas. Memiliki 17.508 pulau, jangkauan transportasi baik udara, laut, dan darat belum saling terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia mengalami kenaikan frekuensi dan intensitas peristiwa kekeringan, banjir, dan tanah longsor yang semakin tidak pasti.
Maka dari itu, baik DPR RI dan Parlemen Tuvalu menawarkan opsi kemitraan. Politisi F-Partai Gerindra ini berharap opsi kemitraan ini menjadi salah satu solusi yang ampuh bagi kedua negara.
Adanya Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership(IPPP) ini, sebutnya, membuat parlemen-parlemen kawasan Pasifik bisa menunjukan kontribusi aktif menghadapi tantangan regional dan global. "Sebagai wakil rakyat, kita harapkan parlemen menjadi semacam jembatan antar masyarakat untuk menghadapi tantangan regional dan global," tandasnya.
Category
🗞
Berita