JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait UU BUMN yang disahkan, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah jika ini dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, undang-undang ini tidak membuka celah bagi komisaris atau direksi kebal hukum apabila terjerat kasus korupsi.
Sementara itu, Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan undang-undang ini menimbulkan kecurigaan dan risiko yang sangat tinggi di dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau mereka bisa buktikan bahwa ini baik, indeks persepsi korupsinya baik, pertumbuhan ekonominya baik. Pertumbuhan ekonomi di atas 8%, ya ini bangga. Kita hadir di sini kan untuk mikirkan negara ini," ungkap Saut.
Undang-Undang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi. Disebutkan "anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".
Sementara KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi. Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?
Saksikan selengkapnya di kanal youtube KompasTV.
#bumn #korupsi #erickthohir
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/591911/uu-bumn-disahkan-kpk-tak-bisa-jerat-pejabat-korupsi-satu-meja
Menurutnya, undang-undang ini tidak membuka celah bagi komisaris atau direksi kebal hukum apabila terjerat kasus korupsi.
Sementara itu, Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan undang-undang ini menimbulkan kecurigaan dan risiko yang sangat tinggi di dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau mereka bisa buktikan bahwa ini baik, indeks persepsi korupsinya baik, pertumbuhan ekonominya baik. Pertumbuhan ekonomi di atas 8%, ya ini bangga. Kita hadir di sini kan untuk mikirkan negara ini," ungkap Saut.
Undang-Undang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi. Disebutkan "anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".
Sementara KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi. Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?
Saksikan selengkapnya di kanal youtube KompasTV.
#bumn #korupsi #erickthohir
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/591911/uu-bumn-disahkan-kpk-tak-bisa-jerat-pejabat-korupsi-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Intro
00:00Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja dapurum Sudirman Said
00:13Setelah undang-undang BUMN disahkan meskipun terjadi pro dan kontra yang meluas
00:18Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dengan disahkannya undang-undang BUMN?
00:24Sebelum kesana ya, jadi ada dua isu yang membuat suasana ini menjadi penting untuk kita perhatikan
00:31Nomor satu memang preseden selama pemerintahan Pak Jokowi di ujung itu
00:36Ada banyak undang-undang yang diproses dengan cepat, agak ngumpet-ngumpet
00:41Dan tidak membuka meaningful participation itu
00:44Ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang minerba, ada undang-undang revisi korupsi, anti korupsi juga ya
00:51Undang-undang KPK
00:52KPK juga begitu
00:53Jadi itu menimbulkan prosesi publik bahwa ada kejadian-kejadian di mana undang-undang yang krusial
00:59Yang harusnya diketahui publik kemudian diproses dihindarkan dari partisipasi
01:03Yang kedua memang pasal-pasal yang krusial yang tadi menyangkut penyelenggaraan negara ini
01:08Memang harusnya dibuka watak nasi luas-luasnya
01:11Karena coba bayangkan ya kalau lihat pasal 9 itu dikatakan direksi komisaris bukan lagi penyelenggaraan negara
01:17Kemudian ada pasal juga dibebaskan dari tuntutan dan hukum karena kalau ABCD itu sesuatu yang harus dipahamkan ke publik dulu baru kemudian bisa diketahui
01:27Seperti tadi Mang Sawat katakan itu dua hal
01:29Pertanyaannya tadi siapa yang diuntungkan?
01:32Tentu saja orang-orang atau biak yang meminta supaya pasal ini dirubah gitu
01:37Yaitu siapa?
01:38Mungkin sebagian orang betul-betul karena merasa keberatan karena saya tidak salah kok dihukum
01:43Itu kita pahami
01:44Tapi yang bahaya adalah kalau dorongan itu didasari pada niat jahat atau mensria
01:51Yaitu kemauan ingin membuat keleluasaan sehingga kontrol yang semula berlapis-lapis kemudian dihilangkan itu
01:59Itu menurut saya bahaya
02:00Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa badan usaha milik negara BWMN singkatan dari badan usaha milik negara
02:09Kemudian Pak Arya tadi mengatakan sumbernya dari kekayaan negara yang dipisahkan
02:15Meskipun dipisahkan dia punya negara
02:16Jadi apapun caranya mereka adalah yang mau ngurus BWMN ya namanya penyelenggaran negara gitu
02:22Kalau tidak mau jadi penyelenggaran negara jangan ngurus BWMN
02:26Itu menurut saya itu harus ada suatu kelirikat seperti itu
02:29Perkara governance sama dimana-mana ada governance tapi yang kita bicarakan adalah domen publik
02:37Baik
02:38Bung Arya silahkan komentar
02:40Seperti yang dikatakan kalau proses bahwa ini sudah lama
02:43Lama oke
02:44Ya karena saya juga kan bukan kebetulan di pemerintahan sebelumnya juga saya ada di sana gitu
02:49Jadi prosesnya yang dilakukan oleh DPR itu sudah kita ikuti sejak lama
02:52Kami prosesnya terus dilakukan dan itu dari inisiatif DPR terhadap itu gitu ya dan itu sudah lama
02:59Sudah tiga tahun kayaknya prosesnya
03:01Jadi sekarang itu memang yang ini tinggal di ujung sebenarnya tinggal di ujung dan dilihat dari kepentingannya
03:07Soal tadi dia gak masuk mungkin pada saat itu karena gini
03:10Di balik itu mungkin ya menurut DPR kan tahu juga
03:14Karena itu kan usulan dari komisi ya
03:16Nah mungkin dari komisi merasa bahwa ini mungkin tahun ini enggak mungkin pada saat itu asumsinya
03:21Tapi ternyata ada kebutuhan setelah proses ada kebutuhan
03:24Apalagi ada dantara dan sebagainya sehingga itu masuk gitu ya
03:27Tapi sudah tiga tahun sebenarnya sudah diproses gitu ya
03:29Kemudian yang kedua
03:31Undang-undang ini
03:33Tidak menghilangkan yang namanya orang kalau korupsi gak ditangkap
03:39Nah ini tolong kita jangan membuat sesuatu yang gak benar gitu
03:45Siapa yang nyuri ditangkap
03:47Siapa yang nyuri ditangkap
03:49Kan gitu
03:51Kalau dibilang bahwa ini pengawasannya kurang
03:55Siapa bilang
03:55Karena apa
03:57Sekarang dantara itu punya namanya Dewan Pengawas
04:00Oke
04:01Yang dulu gak ada
04:03Di Dewan Pengawas bang
04:06Itu ada BPK
04:07Ada BPK sini
04:10Ada BPKP juga disini
04:11Di Dewan Pengawas ini
04:13Ada suturalnya itu
04:15Dilibatkan juga
04:17Jadi kalau dikatakan berkurang
04:19Enggak
04:20Untuk ngauditnya
04:22Kemudian
04:22Coba lihat suturalnya
04:24Kemudian apa
04:24Pokoknya kalau
04:25Kalau Anda
04:26Nyuri di BEMN
04:28Anda ditangkap
04:29Ada satu yang memang
04:31Jadi
04:31Jadi persoalan
04:32Yang memang itu jadi persoalan selama ini
04:35Apa itu
04:35Ketika
04:36Ada sebuah kebijakan
04:38Diambil oleh
04:40Direksi
04:40Direksi
04:41Itu
04:42Tidak ada fraudnya
04:44Enggak ada korupsinya
04:45Tapi
04:46Merugikan perusahaan
04:48Itu bisa ditangkap
04:49Ini banyak kejadian
04:51Akhirnya apa
04:53Orang
04:53Orang gak berani
04:54Berinovasi
04:55Saya kasih contoh
04:56Misalnya gini
04:57Ini kasih contoh
04:57Kita selama ini
04:59Ribut masalah
05:00Dwelling time
05:00Apa itu
05:02Dwelling time
05:02Lama
05:03Logistik
05:04Barang di
05:04Pelabuhan
05:05Disorong
05:07Dari tiga hari
05:08Menjadi
05:09Satu hari
05:10Itu membuat
05:11Semua logistik
05:12Jadi murah
05:12Oke
05:13Nah
05:14Dari tiga hari
05:15Menjadi satu hari
05:16Itu menguntungkan
05:18Banyak pihak
05:18Tapi
05:19Merugikan pelindung
05:21Pendapatannya kurang
05:22Bisa ditangkap
05:24Padahal itu
05:25Menguntungkan
05:26Dan tidak ada korupsi
05:27Di sana
05:27Nah
05:28Itu yang dikatakan bahwa
05:30Kebijakannya
05:31Padahal dia
05:32Tidak ada korupsi
05:33Tidak ada niat jahat
05:35Tidak ada
05:36Melanggar apa
05:38Ini
05:38Hanya karena
05:39Perusahaan rugi
05:40Akibat kebijakannya
05:41Ditangkap
05:42Nah
05:42Itulah
05:43Hanya itu yang
05:44Sekarang hilang
05:45Di undang-undang itu
05:46Tapi kalau nyuri
05:47Tangkap
05:48Jadi kalau dikatakan
05:50Nggak nyuri
05:51Sekarang boleh
05:51Gampang
05:52Itu bohong
05:53Bahwa kalau katanya
05:54Audit kurang
05:55Itu bohong juga
05:56Lihat
05:56Ada sang Dewan Pengawas
05:58Di Danantara
05:59Yang dulu nggak ada
06:00Baik
06:00Yang Asep
06:01Apa sih sebetulnya
06:02Keberatan dari DPR
06:03Agar betul-betul
06:05Adik-adik mahasiswa
06:06Media
06:07Itu bisa
06:08Terlibat aktif
06:09Dengan membuka saja
06:10Apa yang mau dibahas
06:11Sebetulnya apa sih
06:12Keberatan
06:12Sekali nggak ada keberatan kita
06:13Oh tapi nggak dipraktekan
06:14Bukan
06:15Maksudnya tetap
06:16Mengundang kan
06:16Tetap mengundang
06:17Tapi kan kemudian kita merasa cukup
06:19Ketika poin per poin itu
06:20Tidak begitu banyak
06:21Oh hanya mengundang aja
06:22Ya kita undang
06:23Kita diskusi gitu
06:24Beberapa pihak gitu ya
06:26Terus kita elaborasi
06:28Sama-sama
06:29Jadi pakar juga berkontribusi di situ
06:31Jadi pakar juga berkontribusi di situ
06:31Tapi Mas Budiman
06:32Saya kira begini
06:33Tadi saya ingin menyambung
06:34Dari Mas Budiman Said
06:35Tentang bahwa
06:38Direksi
06:39Dilepaskan
06:41Dari tanggung jawab
06:42Tindakan
06:42Korporasi itu
06:44Di undang-undang PT
06:45Sudah ada
06:46Namanya
06:47Bisnis Judgment Rule
06:48Jadi kita mengadopsi itu
06:50Ya
06:51Nah
06:52Harus apa
06:52Satu
06:53Dia harus dihati
06:54Ya kan
06:55Dia tidak boleh fraud
06:56Caranya harus benar
06:58Sesuai aturan
06:59Kalau dia melanggar itu semua
07:01Dia kena delik
07:02Itu Mas
07:03Itu clear ya
07:03Jadi ketika kemudian
07:05Dan itu lumrah
07:06Itu lazim
07:06Sekarang siapa sih
07:07Mau sewasta
07:08Mau negeri
07:08Mau apa
07:08Mau negara
07:09Siapa sih
07:10Yang mau bisnis jadi rugi
07:11Kan gak ada
07:11Tetapi ketika
07:13Ada usul kesengajaan
07:14Dia terlibat dalam
07:15Covid-19
07:15Dia tunjuk siapa
07:17Sebagai vendor
07:18Itu masalah
07:19Gitu mas
07:19Jadi dari situ
07:21Clear sebetulnya
07:21Bahwa tidak akan
07:22Lebih leluasa
07:23Sesungguhnya
07:24Bu Emel itu
07:25Untuk melakukan korupsi
07:26Gak sama sekali
07:26Justru menurut saya tuh
07:28Dengan kemudian
07:29Ada Dewan Pengawas
07:31BPK juga mungkin
07:32Mas bisa terlibat
07:33Kira-kira gitu ya
07:34Gitu
07:34Undang-undang apa
07:36Keputusan dari Emel juga
07:37Sudah ada disitu
07:38Mas
07:38Itu sungguhnya
07:40Membuka ruang
07:40Sekali lagi bahwa
07:41Tidak ada
07:43Karena akibat
07:44Undang-undang direvisi
07:45Bu Emel jadi leluasa
07:46Oke
07:47Baik
07:48Rizal
07:48Kalau seandainya
07:49Uji formal ini
07:51Kemudian berhasil atau tidak
07:52Apa yang Anda kerjakan
07:53Sebagai mahasiswa
07:54Oke
07:56Jadi kita cukup simple aja
07:57Kayak Bapak bilang
07:58Kita ajak diskusi
07:59Ya sesimpel mana
08:00Draftnya tuh
08:01Ditampilkan ke publiknya
08:02Enggak gitu
08:03Bahkan
08:04Seorang prof. sulis
08:05Yang diundang RDPU aja
08:06Enggak mendapatkan naskah
08:07Apalagi saya
08:08Sebagai masyarakat sipil biasa
08:09Mau akses DPR kemana
08:11Gitu
08:12Teman-teman mahasiswa juga
08:13Demo gak ada yang
08:14Welcome dari DPR
08:15Gitu
08:16Ya itu yang saya permasalahkan
08:17Jadi kayak dari tahun ke tahun
08:19Ini praktek
08:19Legislasi undang-undang ini
08:20Udah melenceng dari peraturan itu sendiri
08:22Sesimpelnya
08:23Melenceng?
08:23Iya melenceng
08:24Mereka yang menciptakan peraturan
08:26Tapi mereka sendiri yang langgar
08:27Ini kan cukup aneh gitu
08:28Kayak
08:29DPR sebagai badan legislasi
08:31Sebagai
08:32Apa ya
08:34Lembaga negara yang
08:35Membuat legislasi
08:36Tapi melanggar legislasi itu sendiri
08:38Oke
08:39Itu yang saya titik-tik tekankan sih
08:40Bang Saud
08:41Terakhir
08:42Jadi gimana
08:42Ini ada diskrepensi
08:44Antara harapan dari
08:45Rakyat dengan
08:46DPR
08:47Dan potensi itu
08:49Terjadinya korupsi
08:50Karena soal penyelenggaran negara
08:52Gimana solusinya?
08:53Ya karena dari perspektif KPK
08:55Bahwa dia
08:55Untouchable
08:56Ya kan
08:57Untouchable
08:58Gak bisa disentuh
08:58Karena bukan penyelenggaran negara
08:59Itu stated di dalam undang-undang
09:011-2025 ini
09:03Itu menegaskan kepada kita
09:04Negara ini ketidakpastiannya
09:06Mungkin tinggi
09:07Dan risiko korupsinya
09:08Cukup tinggi
09:08Dan keyakinan saya
09:10Indeks persepsi korupsinya
09:11Akan terancam
09:12Karena
09:12Kalau kita bicara
09:13Indeks persepsi korupsi
09:14Tentu disitu ada good
09:15Corporate Governors
09:16Ada persaingan
09:18Ada kesempatan
09:19Ada yang namanya
09:20Bagaimana kita bisa
09:21Menciptakan
09:22Iklim yang bisnis yang baik
09:24Dengan masuknya
09:25Beberapa
09:26Yang disebut area tadi
09:27Ada disitu
09:28Bahkan KPK
09:29Masuk disitu
09:30Itu menimbulkan kecurigain
09:31Ngapain juga KPK
09:33Duduk-duduk disitu
09:33Kamu kerjanya
09:34Ngamatin mereka
09:35Dari luar
09:35Bukan kamu ikut di dalam itu
09:37Kamu dipoting juga
09:38Kalah
09:38Iya kan
09:39Dia sendirian gitu loh
09:40Dia gak mau
09:41Di dalam itu sebenarnya
09:42Demikian juga
09:43Yang namanya
09:44Auditor
09:44Auditor itu kan
09:45Kita tahu bagaimana
09:47Auditor kita
09:47Kita tahu kasus BTS
09:49Juga terjadi kan
09:49Bahwa auditor
09:50Menjadi kayak begitu
09:51Jadi saya orang
09:52Akhirnya mengatakan
09:53Undang-undang ini
09:54Menimbulkan kecurigaan
09:56Dan menimbulkan risiko
09:57Yang sangat tinggi
09:58Di dalam pemberantasan korupsi
09:59Pakai teori apa aja deh
10:01Pasti akan
10:02Risikonya akan semakin tinggi
10:03Dan itu yang menurut saya
10:05Oke
10:05Judisial repunya segera
10:07Dan kemudian
10:08Hopefully
10:08Apa yang diimpikan
10:10Oleh si pembuat undang-undang
10:11Dalam pemerintah
10:12Ruling government
10:13Saat ini
10:13Kalau mereka bisa buktikan
10:15Bahwa ini
10:16Baik
10:17Indeks persepsi korunya baik
10:18Pertumbuhan ekonominya baik
10:20Pertumbuhan ekonomi di atas 8%
10:22Ya ini bangga
10:23Silahkan aja presiden
10:24Gebukin aja kita disini
10:25Yang gak setuju itu
10:26Karena itu tujuan yang pemerintah
10:28Kan kita hadir disini kan
10:29Untuk mikirkan
10:30Negara ini
10:30Supaya Prabowo itu
10:31Popom
10:32Bukan soal benci bro
10:33Gak ada urusan disitu
10:35Gitu loh
10:35Pak Sudirman
10:36Saya hadir disini
10:37Untuk membenarkan itu
10:38Oke coba pendek
10:38Mas Sudirman
10:39Satu hal
10:40Pendeknya
10:41Satu hal saya ingin
10:42Mengingatkan
10:43Konsep yang namanya
10:44Lingkungan pengendalian
10:46Kontrol environment
10:47Itu disini adalah
10:48Filosofi
10:49Values
10:50Regulasi
10:52Sampai polisi
10:53Dan penunjukkan orang-orang
10:54Nah
10:55Kembali pada
10:56Kata kunci tadi
10:57Kehendak moral kita apa?
10:59Kehendak moral
10:59Kalau kita ingin menjaga
11:00Publik
11:01Menjaga Republik
11:02Maka sebaiknya
11:03Seluruh instrumen itu
11:05Diterapkan dengan baik
11:06Dan salah satunya adalah
11:08Dengan tetap mengatakan bahwa
11:10Pemimpin BUMN itu
11:11Penyelenggaran negara
11:11Itu yang mungkin
11:13Bisa kita ingatkan
11:14Oke
11:14Baik Mas Sudirman
11:15Bang Arya
11:16Bang Aset
11:17Bang Saur
11:18Dan Abu Rizal
11:19Terima kasih telah bergabung
11:20Di Satu Nujadik
11:21Ada spekulasi
11:24Pejabat BUMN
11:25Kini tak bisa disentuh
11:27Komisi Pemberantasan Korupsi
11:28Karena dikecualikan
11:30Sebagai bukan
11:31Penyelenggaran negara
11:32Pertanyaannya
11:33Bukan hanya mengapa
11:34Tapi siapa
11:35Yang memberi mereka
11:37Kekebalan
11:38Jawabannya adalah
11:39DPR dan pemerintah
11:40Mereka mengesahkan
11:42Undang-undang BUMN
11:43Mereka pula
11:44Yang mencabut
11:45Status penyelenggaran negara
11:47Dari para
11:48Penolak uang rakyat
11:49Ini sudah bukan
11:51Soal hukum semata
11:52Ini soal
11:52Desain kekuasaan
11:54Ketika hukum dibuat
11:56Untuk melindungi elit
11:57Dan bukan
11:58Untuk melayani rakyat
11:59Disitulah demokrasi
12:01Dan negara hukum
12:01Bisa digerogoti
12:03Dari dalam
12:03Saya Budi Mantan Nerojo
12:05Satu Mejado Forum
12:06Tempat kita menjaga
12:07Agar kekuasaan
12:08Tetap masuk akal
12:09Dan hukum
12:09Tak punduk pada gelar
12:11Dan jabatan
12:12Selamat malam
12:12Dan terima kasih
12:13Terima kasih
12:14Terima kasih
12:16Terima kasih