JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah secara resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti-Premanisme. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan.
Pembentukan Satgas Anti-Premanisme ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberantas aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai mengganggu iklim investasi nasional.
Lalu, seperti apa kesiapan dan efektivitas Satgas Anti-Premanisme ini dalam pelaksanaannya? Untuk membahas hal tersebut, simak dialognya bersama Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, serta Komisioner Kompolnas, Gufron Mabruri.
#pemerintah #satgas #premanisme
Baca Juga Mensesneg Ungkap Presiden Prabowo Resah Premanisme Berkedok Ormas Hambat Investasi di https://www.kompas.tv/regional/592349/mensesneg-ungkap-presiden-prabowo-resah-premanisme-berkedok-ormas-hambat-investasi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/592351/full-pemerintah-bentuk-satgas-anti-premanisme-atasi-ormas-bermasalah-efektif-simak-analisisnya
Pembentukan Satgas Anti-Premanisme ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberantas aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai mengganggu iklim investasi nasional.
Lalu, seperti apa kesiapan dan efektivitas Satgas Anti-Premanisme ini dalam pelaksanaannya? Untuk membahas hal tersebut, simak dialognya bersama Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, serta Komisioner Kompolnas, Gufron Mabruri.
#pemerintah #satgas #premanisme
Baca Juga Mensesneg Ungkap Presiden Prabowo Resah Premanisme Berkedok Ormas Hambat Investasi di https://www.kompas.tv/regional/592349/mensesneg-ungkap-presiden-prabowo-resah-premanisme-berkedok-ormas-hambat-investasi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/592351/full-pemerintah-bentuk-satgas-anti-premanisme-atasi-ormas-bermasalah-efektif-simak-analisisnya
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Bagaimana kesiapan dan efektivitas dari Satgas Anti-Premanisme ini?
00:04Kita bahas bersama Muhammad Isnur, Ketua Umumi LBHI dan Komisioner Kompol, Nas Gufron Mabruri.
00:09Selamat petang semuanya.
00:11Selamat petang, Mbak Sindi dan seluruh pemerintah.
00:15Saya mau ke Mas Isnur dulu.
00:18Mas Isnur, Satgas baru akan dibentuk oleh pemerintah ini untuk terkait premanisme.
00:23Anda meyakini akan efektif kerjanya?
00:24Jadi gini, LBHI mengkritik pendekatan dan respon pemerintah yang seperti senantiasa merespon dalam kegagapan.
00:36Lagi rame-rame diangkat, viral, baru menyelesaikan masalah gitu.
00:39Padahal LBHI sudah lama mengkritik ya bahwa masalah di sektor industri perburuhan adalah soal premanisme.
00:47Tapi kan selama ini penyelesaiannya justru yang diotak-atik adalah undang-undang tenaga kerjaan.
00:52Masalah hak perburuhannya.
00:54Itu jadi nggak nyambung gitu.
00:56Masalah lain misalnya banyak juga pungli-pungli dan korupsi oleh aparat itu nggak pernah diselesaikan.
01:02Banyak sekali riset, misalnya risetnya World Bank, risetnya banyak lembaga yang menemukan faktor-faktor utama apa yang menghambat investasi.
01:10Tapi itu nggak pernah diselesaikan secara sistematis.
01:14Jadi kebijakannya bersifat reaksioner.
01:16Nah LBHI mendesat, selesaikanlah permasalahan keseharian berbasis data dan riset yang baik.
01:24Sehingga penyelesaiannya sistematis gitu.
01:26Ini ada masalah misalnya kemarin judi online bentuk satgas lagi.
01:29Besok ada masalah sungai bentuk satgas lagi.
01:32Ini jangan sampai negara jadi negara satgas.
01:34Dan penyelesaiannya bersifat misalnya temporary.
01:38Misalnya tadi kita lihat ada akan ada operasi dua minggu.
01:41Padahal masalah premanisme bukan masalah dua minggu.
01:43Itu masalah setiap hari masyarakat gitu.
01:46Yang kedua, hati-hati membuat masalah tanpa analisis dan keadaan yang tepat, dia tidak tepat sasaran dalam penyelesaiannya.
01:55Misalnya gini, masalah premanisme itu bukan hanya berdampak pada soal ketenangkerjaan atau investasi.
02:03Dalam aspek bebasan berekspresi masyarakat ya, dalam aspek jurnalisme, pemerintahan media, teman-teman yang demo, teman-teman yang menyampaikan pendapat timah keumum, teman-teman jurnalis yang di lapangan meliput, seringkali juga dihadapkan pada kerasan oleh preman.
02:19Tapi problemnya kan ini bukan semata-mata di lapangan, tapi rangkaian panjang sebenarnya ketidakhadiran negara.
02:26Dalam risetnya Ian Wilson bahkan ada banyak organisasi-organisasi ormas yang kemudian di lapangan menjadi seperti preman, itu dibina atau pembinaannya para pimpinan pejabat negara gitu.
02:39Pembinaannya dalam strukturnya itu banyak sekali, bahkan aparat.
02:43Jadi sekarang tolong, tolong hindari, tolong coba cek semua ormas-ormas itu.
02:48Kalau masih ada pembinaannya, ini ya dalam konteks premanisme ya, kalau ada pembinaannya, kalau ada dalam struktur kepengurusannya, aparat negara, pejabat, pemerintah, itu harusnya nggak ada lagi.
03:02Kenapa? Karena mereka bertopang di dukungan oleh aparat, di dukungan oleh pemerintah, pejabat.
03:09Oke tahan dulu, Mas Islur, saya mau minta tanggapan dulu ke Mas Gufron.
03:12Mas Gufron, tadi yang salah satu jadi kendala dalam memberatas premanisme adalah adanya dukungan dari oknum, baik itu aparat maupun juga pemerintah daerah misalnya.
03:22Kalau kita bicara soal aparat, kalau dari Kompolnas, seperti apa sebenarnya pengawasannya untuk aparat yang mendukung ormas-ormas ini atau premanisme?
03:30Ya, pertama saya mau bilang gini, persoalan premanisme ini kan melibatkan faktor yang sifatnya komplek ya.
03:39Ada faktor-faktor yang itu terjadi di tingkat hulu gitu ya, akar, permasalahan, tapi ada juga faktor-faktor atau permasalahan yang ada di tingkat hilir ya,
03:52yaitu perilaku, tindakan yang memang itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya.
03:57Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan premanisme yang arak di masyarakat hari ini, maka pendekatannya juga harus komprehensif ya.
04:07Karena masalahnya banyak, faktornya banyak.
04:09Kalau yang diselesaikan adalah masalah yang ada di hilir ya, sementara yang di hulu akarnya yang diselesaikan, saya kira sampai kapanpun kita akan menghadapi masalah.
04:21Apa yang tadi sempat disinggung oleh mas Isnur, saya kira itu bagian dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan ya, dengan menggunakan pendekatan komprehensif tadi gitu ya.
04:33Pendekatan hukum, perangkoholusian kan itu hanya salah satu saja ya, pendekatan.
04:38Nah, untuk akar masalahnya mas Isnur, sebenarnya apa yang harusnya jadi fokus dulu nih sama pemerintah sebelum bikin saat gas?
04:47Mas Isnur masih di mute?
04:51Ya, akar masalahnya adalah pembiaran.
04:53Akar masalahnya di mana negara membiarkan ormas-ormas yang menjadi seperti alat keamanan, penjaga lingkungan itu dibiarkan sekian lama, berpuluh-puluh tahun.
05:05Bahkan, tanda kutip ya, menjadi kolaborator pemerintah atau negara.
05:11Sehingga kemudian mereka semakin membesar merasa menjadi, punya legitimasi untuk menjadi aktor keamanan.
05:18Itu kan dibiarkan terus-menerus.
05:20Maka, menurut kami harus ada konsepsi bahwa tidak boleh, tanda kutip ya, ada aktor-aktor di luar negara yang merasa dan berhak menjadi aktor penjaga keamanan.
05:31Aktor menjaga, apa namanya, lingkungan gitu ya.
05:35Sehingga dia bisa dengan kekuatannya memaksa entitas lain ya, perusahaan, masyarakat untuk tunduk dan memberikan sejumlah uang.
05:43Mas Isnur, mohon wakil kotong.
05:44Tapi kalau ada pembiaran, apakah saat gas ini sebenarnya jadi jawaban?
05:47Iya, kan ini kan baru sekarang, Mbak.
05:50Setelah puluhan tahun dibiarkan.
05:52Jadi makanya menurut saya, sambil menyelesaikan, sambil dibaca, dikaji secara sosiologis gitu.
06:00Secara historis dan bagaimana penyelesaiannya secara menyeluruh.
06:04Libatkan para akademisi yang selama ini melakukan riset.
06:08Ada banyak tuh senior-senior akademisi, para profesor yang selama ini meriset soal itu.
06:12Bagaimana relasi ini dijalin untuk kepentingan misalnya politik, Mbak.
06:16Karena kan banyak tiba-tiba mau pilpres gitu ya, mau pilgub, tiba-tiba calon pilpresnya dikasih jubah.
06:24Dikasih seragam ormas tersebut.
06:27Itu kan standar, Mbak.
06:28Dan itu dianggap normal gitu.
06:30Ketika capres mengenakan jubah tertentu.
06:33Atau bahkan setelah jadi gubernur, setelah jadi pejabat, dupati, jadi presiden, dia disempatkan baju ormas tertentu gitu.
06:41Itu yang nggak boleh.
06:42Oke, saya mau tanya dulu pendapat dari Mas Gufron.
06:44Mas Gufron, pembiaran ini yang jadi PR sebenarnya.
06:47Bagaimana Anda mengawasi Polri agar pembiaran ini akan bisa dijawab lewat Satgas?
06:54Ya, saya kira pertama gini ya.
06:56Kalau bicara penanganan, saya kira tanpa adanya Satgas gitu ya.
07:02Satgas dibentuk atau misalnya ada instruksi dari Pak Polri yang diterbitkan kemarin ya.
07:07Penindakan terhadap aksi premanisme kan ini kan sebenarnya sudah menjadi bagian dari kewajiban dan tanggung jawab kepolisian ya.
07:18Kan fungsi kepolisian kan menjaga tantik mas gitu ya.
07:22Jadi memang kan itu sudah melekat dalam tugas dan fungsi kepolisian gitu.
07:26Nah, dengan adanya Satgas atau kemudian ada instruksi Kapolri, saya kira itu akan mendorong upaya penegakan hukum yang tegas terhadap aksi premanisme di masyarakat.
07:39Jadi akan berjalan lebih responsif lah, terutama anggota kepolisian di bawah.
07:48Nah, apa yang menjadi penting ya saya kira hari ini kalau kita bicara pada konteks perang kepolisian yang bagaimana mengawasi kinerja kepolisian dalam konteks penanganan premanisme di tengah-tengah masyarakat gitu ya.
08:02Terutama, misalnya bagaimana hal itu tetap dilakukan dalam perangka turun hukum ya, yang terlaku, yang ada gitu ya.
08:11Termasuk juga saya kira tetap menjamin pelindungan maksas indusia gitu ya.
08:16Jangan sampai misalnya tindakan dilakukan terhadap, tindakan pendekatan hukum ya terhadap, tindakan pendekatan terhadap.
08:27Permanisme yang mengawasi kinerja kepolisian, nah itu dilakukan oleh cara-cara yang justru melanggar hukum gitu ya atau di luar koridor.
08:35Nah, kemudian yang kedua tadi sempat disinggung soal kehadiran negara ya.
08:40Kalau kita bicara tentang kehadiran negara ya, tidak hanya dalam konteks pendekatan hukum saja ya saya kira ya.
08:47Tapi kalau kita cermati misalnya akarnya yang sangat kompleks dan ada soal kondisi sosial, kondisi ekonomi, masalah pendidikan, fungsi-fungsi pemerintahan di bidang lain juga harus hadir di tengah masyarakat.
09:02Pertanyaannya ada, apakah fungsi pemerintahan yang lain juga hadir gitu.
09:06Jadi kalau kita bicara kehadiran negara, semua fungsi pemerintahan negara harus hadir di tengah masyarakat.
09:11Gotong-Royong dari semua elemen negara betul ya Pak?
09:16Baik, Mas Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas, dan Mah Muhammad Isnur Ketum YLBHI.
09:23Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat lalu semuanya.