Menko Yusril Blak-blakan soal Perpu Perampasan Aset: Belum Ada urgensi

KompasTV

JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait Perpu Perampasan Aset.    "Sampai sekarang kami belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).    Yusril mengatakan belum ada alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Perampasan Aset.    "Saya kira belum ada urgensinya mengeluarkan Perpu. Kita tunggu DPR yang melanjutkan inisiatif," katanya.    Video Editor: Lintang    #yusril #perpuperampasanaset #menkoyusril    Baca Juga Sudah Mengundurkan Diri dari PCO, Hasan Nasbi Kembali ke Istana: Saya Diperintahkan Tetap Lanjut di https://www.kompas.tv/nasional/591475/sudah-mengundurkan-diri-dari-pco-hasan-nasbi-kembali-ke-istana-saya-diperintahkan-tetap-lanjut         Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/591487/menko-yusril-blak-blakan-soal-perpu-perampasan-aset-belum-ada-urgensi

Transcript

00:00Pak Yusri, lanjutkan perapasan aset, gimana Pak?

00:05Jadi ya RU perapasan aset itu kan diajukan oleh DPR

00:08pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu

00:13dan itu sudah masuk prolegnas 2024-2029

00:18jadi setelah terjadi pegantian pemerintah

00:22apakah DPR masih akan sama dengan draft yang mereka ajukan pada tahun 2023 itu

00:29atau mungkin akan melakukan revisi terhadapnya

00:33seperti misalnya pembahasan terhadap perancangan undang-undang KUHAP

00:37itu kan sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi

00:41lalu kemudian ketika terjadi pegantian pemerintahan

00:44DPR merevisi RU KUHAP itu termasuk juga merevisi draft akademiknya

00:50lalu kemudian sekarang dibahas oleh pemerintah dengan DPR

00:55jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu

01:02dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya

01:06atau juga akan memperbaiki nasra akademiknya

01:09pemerintah menunggu saja

01:11begitu nanti DPR sudah siap untuk membahaskan tentu

01:16Presiden akan mengeluarkan surat Presiden

01:19menunjuk Menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai

01:23artinya ini masih menunggu dari DPR Pak?

01:26karena inisiatif itu kan dari DPR bukan dari pemerintah

01:29tapi ada peluang nggak sih dari pemerintah pusat ini untuk membentuk perpu misalnya

01:34untuk pemerintah-pemerintah itu mendorong?

01:35nggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan perpu untuk itu

01:39karena perpu kan harus dikeluarkan dalam hal-hal kegentingan yang memaksa

01:43sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa

01:48untuk perampasan aset itu

01:51karena undang-undang tentang pemberantasan tidak pernah korupsi

01:55baik di dalam undang-undang tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu

02:02baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK

02:05sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini

02:08jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah

02:13mengganti undang-undang

02:14tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden apa kebijakan TEO

02:19penyebabnya kan ini juga melor sejak dari Mei 2023 ya Pak

02:22ini juga sudah dikanangkan dari Presiden sebelumnya

02:24tapi sampai hari ini kan pembahasannya juga pandep juga di DPR

02:28kita tunggu aja

02:28kan DPR yang mengajukan inisiatif

02:31pemerintah kan menunggu aja

02:33Presiden udah minta dipercepat kebisahkan gimana Pak?

02:36belum

02:36ya Presiden mengatakan setuju dengan hal itu

02:40kita menunggu aja

02:42kalau pemerintah yang mengajukannya

02:45pemerintah bisa proaktif untuk membahas

02:48tapi karena ini diajukan oleh DPR

02:50ya pemerintah menunggu

02:51apa yang sampai dimana

02:53kesiapan dari DPR

02:54pemerintah siap saja untuk membahas RU itu

02:57ya?

02:58oke

03:06terima kasih telah menunggu ya

Kategori

Transkrip

Dianjurkan