JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri HAM, Natalius Pigai menanggapi soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim anak bermasalah ke barak TNI.
"Bukan mengirim ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Menteri HAM, Natalius Pigai, pada Selasa (6/5/2025).
"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM, dan kami mendukung Pemerintah Jawa Barat," lanjutnya.
Baca Juga Sorotan Dukungan-Kritik Pendidikan Militer Anak Bermasalah di Jawa Barat Ala Dedi Mulyadi di https://www.kompas.tv/nasional/591451/sorotan-dukungan-kritik-pendidikan-militer-anak-bermasalah-di-jawa-barat-ala-dedi-mulyadi
#menham #nataliuspigai #dedimulyadi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/591552/full-menteri-ham-natalius-pigai-sikapi-kebijakan-dedi-mulyadi-kirim-anak-bermasalah-ke-barak-tni
"Bukan mengirim ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Menteri HAM, Natalius Pigai, pada Selasa (6/5/2025).
"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM, dan kami mendukung Pemerintah Jawa Barat," lanjutnya.
Baca Juga Sorotan Dukungan-Kritik Pendidikan Militer Anak Bermasalah di Jawa Barat Ala Dedi Mulyadi di https://www.kompas.tv/nasional/591451/sorotan-dukungan-kritik-pendidikan-militer-anak-bermasalah-di-jawa-barat-ala-dedi-mulyadi
#menham #nataliuspigai #dedimulyadi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/591552/full-menteri-ham-natalius-pigai-sikapi-kebijakan-dedi-mulyadi-kirim-anak-bermasalah-ke-barak-tni
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barat, tentara.
00:28Nah, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena apa?
00:39Kalau itu tidak dilakukan yang disebut korporal punishment.
00:45Korporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlansung,
00:55di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip.
01:10Misalnya cubik telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplin ya, sepanjang tidak melakukan korporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini,
01:27Kalau guru mau dididik kami kan cubik telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin, atau supaya kami robah.
01:41Itu namanya korporal punishment.
01:44Boleh lihat di Google, supaya lebih jelas.
01:47Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan korporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab.
02:04Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab,
02:18maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu.
02:24Nah, itu sikap kami.
02:27Yang pertama itu.
02:28Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus,
02:34Ya, kami meminta Menteri Dik Dasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia.
02:49Kalau bagus, tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik sistem pendidikannya terkontrol
03:00supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM,
03:06kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab.
03:13Nah, kalau karena itu, karena ini bagus, idenya bagus,
03:18supaya apa?
03:20Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional.
03:31Ya, targetnya negara ya.
03:33Tahun ini, untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM.
03:40Andaikan 2035 itu, SDM Indonesia itu mindset-nya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial,
03:55perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk,
04:02maka nanti 2035, dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi,
04:11kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani.
04:21Sementara setelah itu, 2045 Indonesia emas, kita kan leading dunia.
04:26Leading dunia, kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan.
04:32Oleh karena itulah, Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis,
04:40yaitu makan bergisi gratis, tapi supaya kualitas sumber daya manusia kita itu lebih baik,
04:48pendidikan yang berkualitas, ya bahkan orang-orang niskin pun disediakan sekolah khusus,
04:55kesehatan yang memadai, sehingga apa, dengan kualitas rakyat manusia Indonesia yang baik,
05:03itu kita bisa go internasional 2035, dan 2045 kita leading di tingkat dunia.
05:11Karena itulah, menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab,
05:17yang disiplinnya tinggi, yang berkarakter,
05:22maka akan lebih mudah bagi kita.
05:27Ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
05:31Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat, itu salah satunya menuju ke sana,
05:36menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
05:48Saya kira itu ya, karena itu dari sisi hak asasi manusia,
05:54saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi,
06:02yang terciptanya masyarakat yang bermartabat,
06:07bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab,
06:12itu melanggar HAM.
06:13Saya tidak menemukan.
06:15Tidak ada.
06:16Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM.
06:20Di negara-negara Barat, di negara-negara Asia,
06:25misalnya di Korea,
06:27mereka sudah dididik, mental dan tanggung jawabnya.
06:30Karena itulah, kita memulai-memulai.
06:34Kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai.
06:43Di seluruh Indonesia.
06:46Saya kira itu.
06:47Ya, itu kasuistik.
07:13Saya tidak bisa masuk.
07:14Padahal saya belum tahu.
07:15Yang kedua,
07:42kita semua harus mendorong,
07:46media juga ikut serta,
07:48komunitas masyarakat juga ikut serta,
07:50civil society ikut serta,
07:51pengamat ikut serta,
07:53supaya kualitasnya lebih bagus.
07:55Ya, karena itu menurut saya,
07:58transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting.
08:02Itu kan pengaturan.
08:04Pengaturannya yang,
08:06sistemnya yang harus transparan dan terbuka kepada publik.
08:09Saya kira ini kan milik negara.
08:12Menggunakan uang rakyat,
08:13semuanya bisa dilihat,
08:15dan bisa dijaga,
08:16sehingga orang-orang yang dididik,
08:19itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan.
08:22Itu yang pertama.
08:23Yang kedua, dari Komnas HAM,
08:24Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun.
08:29Kan saya bilang yang tadi,
08:31ketika saya bilang korporal punishment,
08:34saya close,
08:35maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrakan.
08:39Komnas HAM kan bilang civil education.
08:43Civil education itu,
08:45itu politik itu.
08:46Pancasila, undang-undang,
08:49NKRI,
08:50Merah Putih,
08:50ya,
08:51tentang itu namanya pendidikan kewarganegaraan.
08:54Ini bukan pendidikan kewarganegaraan.
08:57Ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi.
09:02Knowledge,
09:02skills,
09:03dan attitude.
09:05Jadi,
09:06dalam rangka peningkatan seseorang dari sisi knowledge-nya.
09:10Yang kedua, skills-nya.
09:12Yang ketiga,
09:12attitude-nya.
09:13Tidak ada pendidikan kewarganegaraan.
09:16Karena itu,
09:17Komnas HAM rujuk menggunakan instrumen hukum,
09:20instrumen HAM.
09:22Ketika saya mengatakan,
09:24apa namanya,
09:25korporal punishment,
09:26maka terkunci.
09:29Jadi,
09:29tidak ada instrumen HAM yang ditabrak di sini.
09:33Ya.
09:34Ya.
09:34Kalau namanya juga wacana,
09:54untuk apa?
09:54Saya jawab.
09:56Tapi itu jadi catatan untuk kami tanya.
10:00Catatan untuk kami tanya.
10:01Tapi kalau wacana,
10:03saya tidak bisa beropini lebih dulu.
10:06Tapi kalau dilihat di sisi HAM,
10:07Pak,
10:07kalau begitu,
10:08mungkin kan tidak tanya.
10:10Nanti.
10:12Nanti.
10:13Kami tanya dulu.
10:15Kami tanya.
10:15Kami akan melakukan diskusi apa dengan Pak Budi terkait?
10:18Oh,
10:18kita kan sama-sama pementar.
10:21Kemenangan yang diberikan kepada kami,
10:24itu adalah mengkoordinasikan
10:25dengan pemerintah Provinsi Kabupaten Kota.
10:28ya,
10:30pastilah.
10:31Kita akan nanti
10:32berdiskusi,
10:34berdiskusi
10:35supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat.
10:40Ya,
10:40kalau pakai hukum Pareto itu 90 persen,
10:46sekalipun hanya dari sisi 1 persen nilai HAM,
10:49tapi dia mempengaruhi seluruh sistem
10:51dalam pelaksanaan pendidikan di Barak Militar.
10:55Jadi, nilai HAM-nya akan lebih dominan.
10:59Artinya,
11:00kementerian HAM akan ikut pengawasi
11:01yang mungkin ditambahkan?
11:03Kami tidak hanya,
11:04kami bukan hanya sekedar pengawasi,
11:06tapi kami akan ikut memberikan
11:08apa,
11:10masukan-masukan yang lebih,
11:13kami akan berikan masukan.
11:14Bahkan,
11:15kami sudah,
11:15saya sudah diskusi dengan para Epsilon 1,
11:18nanti,
11:19justru kita akan berikan masukan
11:221, 2,
11:24tapi bukan sekarang ini ya,
11:26karena sekarang ini tidak bisa langsung masuk.
11:29Mungkin ke depan-ke depan,
11:30kalau itu menjadi sistem yang disepakati secara nasional,
11:35maka pendidikan HAM,
11:37kemungkinan 1 sesen adalah pendidikan hak asasi manusia,
11:43atau humanisme.
11:44Ya, kita lihat kami semua yang punya anak ini,
11:50ketika masuk SD atau SMP itu,
11:52kemakalannya minta ampun.
11:54Ya, karena itu dari awal itu kita terapkan
11:57untuk bagaimana menghormati
11:59antar sesama siswa.
12:02Itu pasti nilai-nilai humanismenya ya.
12:04Kami di sini juga sudah mulai memproduksi beberapa media,
12:10terutama di film-film kecil ya,
12:13apa namanya,
12:14Amira,
12:16Si Kecil Amara,
12:17nanti nonton aja Si Kecil Amara.
12:19Si Kecil Amara itu cerita untuk anak-anak kecil,
12:23yang TK, SD,
12:25mereka bagaimana menghormati hak
12:28dan kewajiban setiap individu.
12:30Kita sudah memulai juga dari kecil.
12:32Itu seirama juga.
12:33Ya.
12:35Dua pertanyaan,
12:37satu,
12:38tadi Bapak bilang,
12:39kalau ini,
12:40kan sedangkan pilot project ini,
12:42balik lagi ke Bapak,
12:42bagaimana ke Bapak itu?
12:44Pilot project yang paling bagus,
12:46akan diluaskan,
12:48penerapannya,
12:49cuma kalau tidak install.
12:50Nah,
12:51itu bagaimana cara
12:52pemerintah atau pemerintah
12:54mengalami pelaksanaannya
12:56saat pertama kali pelaksanaan ini.
12:58Terus,
12:59sedua,
12:59sebenarnya saat
13:01bunuh di Jawa Barat,
13:02Pak Dedy Medias itu
13:03mengungkapkan
13:04pencana dia untuk
13:06mengirim anak ke Barat,
13:09Pak Prabowo,
13:09sudah tahu apa yang sifatnya?
13:13Seluruh pemimpin
13:14maupun rakyat
13:15pasti tahu lah
13:16kalau media muat.
13:19Tapi nggak mungkin,
13:19nggak ada yang tahu.
13:22Pemimpin,
13:23mana sih sekarang
13:24seperti dunia yang terbuka gini,
13:26nggak ada yang tahu.
13:26Saya pikir semua tahu.
13:29Saya yakin
13:30pemimpin kita juga tahu,
13:33rakyat sendiri juga tahu semua.
13:38Kalau audit itu
13:39merupakan kewenangan kementerian.
13:42Tapi audit kan harus
13:44kerja dulu
13:46baru kita audit.
13:48Tapi
13:48sebelum kerja nggak bisa.
13:50Paling-paling juga tahun depan.
13:52Tapi karena kami pemerintah,
13:57kami masuk.
13:58Ikut masuk,
14:00mendorong,
14:00mendukung.
14:02Audit itu bukan untuk
14:03punishment-nya.
14:04Audit itu lebih kepada
14:05peningkatan kualitas.
14:07Jadi,
14:08perbaikan.
14:09Jadi kalau yang kurang,
14:11kita perbaiki.
14:13Kalau yang bagus,
14:14dipertahankan.
14:15Yang belum ada,
14:15diadain.
14:16Berarti ada
14:17timnya yang dari
14:20kementerian,
14:21dari pemerintah.
14:22Bukan.
14:22Itu audit itu
14:23salah satu kewenangan
14:25yang diberikan oleh
14:26pemerintah kepada
14:28kementerian.
14:29Jadi saya punya tugas,
14:32salah satunya audit.
14:34Audit itu tugas,
14:35kami punya kewenangan di sini.
14:37Hanya kalau
14:38kata-kata audit itu kan
14:39agak gimana ya.
14:41Jadi,
14:41itu tidak mungkin kita audit sekarang
14:43karena
14:43kementerian aja baru jadi.
14:46Paling
14:462026 ke atas.
14:48Saya masuk ke perusahaan
14:49yang diberi kewenangan
14:51langsung audit
14:52terhadap perusahaan aja,
14:53saya masih
14:542026 ke atas.
14:56Tidak bisa langsung
14:57begitu aja
14:57ucuk-ucuk.
15:00Kita lakukan audit
15:01belum apa-apa.
15:02Gitu kan.
15:04Masih.
15:05Bukan tim.
15:05Itu tugas
15:07pejabat di sini.
15:09Jadi itu masih lama
15:102026 ke atas.
15:16OCI
15:17Keren juga ini.
15:24Mantap juga bahasanya ini.
15:25OCI
15:26Kayak macam
15:27Oke, oke.
15:31Itu sudah kemarin
15:32dari tim
15:33Dirjen sudah turun
15:35ke
15:37Taman Sapari
15:39dan sedang dirumuskan oleh
15:41Dirjen dan kemungkinan
15:42Conference First ya.
15:43Nah, ada timnya
15:46yang dipimpin oleh
15:47ada Pak Wamen,
15:49Pak Dirjen juga
15:50sedang
15:51akan nanti
15:52audit ke
15:52rilis ke media
15:53dalam waktu dekat.
15:55Nah, itu saya
16:06enggak tahu kalau
16:07kita bicara
16:08yang di depan mata
16:09aja.
16:11Kalau yang nanti-nanti
16:12itu
16:12kita tidak bisa
16:14mendahului.
16:15Begitu ya.
16:16Jadi pertama
16:29kapan?
16:31Oh, Dirjen.
16:32Belum lapor.
16:34Masih ini
16:34sedang kerja.
16:35Kan Dirjen
16:38tidak setiap saat
16:39di ruangan saya.
16:41Dia juga
16:42di ruangan sendiri
16:43dan tanggung jawab
16:43besar juga sendiri.
16:45Jadi sedang jalan.
16:48Belum di...
16:49Nanti tunggu aja
16:49paling wartawan
16:51teman-teman sekalian
16:52diundang.
16:53Begitu ya.
16:54Terima kasih.
16:55Assalamualaikum
16:55Warahmatullahi Wabarakatuh.
16:58Ya, mohon maaf
16:58kalau ada kekurangan ya.
17:00Tuhan memberkati
17:01kalian semua.
17:02Amin.