Utang Pemerintah Tembus Rp8 ribu Triliun
Sepanjang November 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menarik utang baru sebanyak Rp90 triliun. Dengan kata lain, per 30 November 2023 posisi utang pemerintah telah tembus di angka Rp8.041 triliun dari posisi di bulan sebelumnya yakni senilai Rp7.950,52 triliun.
Presentase kepemilikan surat berharga negara (SBN), selain dengan bertambahnya nilai utang, justru tercatat menurun dari bulan sebelumnya menjadi 88,61% dan pinjaman naik senilai 11,39%. SBN domestic pun senilai Rp5.752,25 triliun atau sekitar 71,54%. Sementara untuk SBN valas senilai Rp1.372,73 triliun. Sedangkan pinjaman tercatat tembus di angka Rp916,03 triliun.
Presentase kepemilikan surat berharga negara (SBN), selain dengan bertambahnya nilai utang, justru tercatat menurun dari bulan sebelumnya menjadi 88,61% dan pinjaman naik senilai 11,39%. SBN domestic pun senilai Rp5.752,25 triliun atau sekitar 71,54%. Sementara untuk SBN valas senilai Rp1.372,73 triliun. Sedangkan pinjaman tercatat tembus di angka Rp916,03 triliun.
Category
📺
TVTranscript
00:00 [Musik]
00:14 Ya halo pemerhimpunan, apa kabar anda?
00:16 Hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetya Wibo.
00:20 Kembali hadir dalam Market Review, yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia.
00:24 Kali ini kita akan mencermati bagaimana dengan nilai utang pemerintah ya.
00:27 Per 30 November lalu sudah tembus di atas 8.000 triliun rupiah.
00:31 Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya.
00:34 [Musik]
00:42 Ya pemirsa menjelang tutup tahun 2023, utang pemerintah sudah tembus 8.041,01 triliun rupiah.
00:49 Hingga 30 November 2023.
00:52 Jumlah tersebut naik 90,49 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
00:57 Yang mencapai 7.950,52 triliun rupiah.
01:02 Dan catatan utang pemerintah ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
01:06 [Musik]
01:10 Pemerintah terus menambah utang hingga akhir 2023.
01:14 Tercatat hingga 30 November 2023, utang pemerintah sudah tembus mencapai 8.041,01 triliun rupiah.
01:24 Jumlah tersebut naik 90,49 triliun rupiah dibandingkan bulan sebelumnya.
01:30 Yang mencapai 7.950,52 triliun rupiah.
01:35 [Musik]
01:38 Tambahan utang tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB per 30 November 2023 menjadi 38,11 persen.
01:48 Naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,95 persen.
01:53 Posisi ini masih dibawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
02:04 Dalam catatan APBN kita, utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk Surat Berharga Negara atau SBN dan pinjaman.
02:12 Dimana mayoritas utang pemerintah hingga November 2023 masih didominasi oleh instrumen SBN sebesar 88,61 persen dan sisanya pinjaman sebesar 11,39 persen.
02:26 [Musik]
02:29 Secara rinci jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.124,98 triliun, terdiri dari SBN Domestik sebesar Rp5.752,25 triliun,
02:43 yang berasal dari Surat Utang Negara sebesar Rp4.677,88 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN sebesar Rp1.074,37 triliun.
02:57 Sementara jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp916,03 triliun, jumlah tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun,
03:09 dan pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun.
03:14 [Musik]
03:16 Pemerintah berjanji akan melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.
03:26 Di mana perakhir November 2023 profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di kisaran 8 tahun.
03:37 Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel.
03:40 [Musik]
03:46 Ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini, utang pemerintah tembus Rp8.000 triliun.
03:51 Yang sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yusuf Randy Manilet, pirot dalam peneliti Ekonomi Core.
03:56 Selamat pagi, Mas Yusuf.
03:58 Selamat pagi Mas Prahas.
04:00 Ya, salam sehat Mas.
04:01 Selamat pagi.
04:02 Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan.
04:04 Mari kalau kita cermati, ini terkait dengan pinjaman ataupun utang pemerintah begitu di mana totalnya sudah mencapai Rp8.041 triliun per 30 November 2023 lalu.
04:16 Naiknya Rp90,49 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai sekitar Rp7.950 triliun.
04:24 Tanggapan Anda, apakah memang ini menjadi satu hal yang perlu dicermati mengingat akhir tahun kemudian banyak belanja pemerintah di sana atau ada trigger lainnya?
04:34 Silakan Mas Yusuf.
04:36 Ya betul, saya kira kalau kita bicara konteks tahun ini peningkatan utang di bulan November dibandingkan dengan bulan Sebrumnya
04:43 itu tidak terlepas dari kebutuhan belanja yang ingin dicapai oleh pemerintah di akhir tahun nanti.
04:50 Seperti yang kita tahu bahwa misalnya komponen untuk belanja bantuan sosial itu pemerintah mengalokasikan belanja baru dalam bentuk belanja untuk mitigasi dampak El Nino.
05:03 Dan di setelan berdasar samaan, di sisi penerimaan kalau kita lihat sebenarnya penerimaan panjang itu pertumbuhannya tidak setiki di periode atau bulan-bulan sebelumnya.
05:12 Kondisi yang terjadi akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan ataupun menarik utang baru untuk kebutuhan pembelanjaan yang ingin dicapai di akhir tahun nanti.
05:26 Saya kira sekarang kemudian diskusinya adalah penambahan ini tentu meskipun relatif masih aman atau di bawah ketentuan dari Undang-Undang Keuangan Negara
05:38 namun penambahan yang terjadi sebenarnya juga punya konsekuensi karena bagaimanapun juga pemerintah ingin menyasar agar rasio utang terhadap BDB itu setidaknya bisa kembali seperti sebelum terjadinya pandemi.
05:53 Dan penambahan ini tentu akan menambah pekerjaan rumah pemerintah nantinya kalau kita bicara konteks jangka menengah hingga jangka panjang.
06:03 Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sementara aktivitas belanja pemerintah juga kan masih jauh di bawah target bahkan Presiden Jokowi juga sudah mulai ini
06:13 ayo dong kita belanja lagi untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi bahkan ini kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah juga begitu disana.
06:23 Iya jadi sayangnya kalau kita bicara konteks belanja memang ini merupakan semacam pekerjaan rumah yang setiap tahun diangkat oleh pemerintahan terkait misalnya realisasi belanja yang terlambat.
06:41 Kalau kita lihat polanya umumnya di kuartal keempat pertumbuhan realisasi belanja pemerintah itu kemudian baru mengalami peningkatan baik untuk level pusat maupun level daerah.
06:53 Sehingga dugaan saya memang di akhir tahun belanjanya baru digas istilahnya gitu ya untuk bisa lebih tinggi realisasinya.
07:03 Memang saat ini sampai dengan 12 Desember kemarin itu relatif berhasil tapi dugaan saya ada komponen belanja yang sifat administratif yang kemudian baru akan dibayarkan gitu ya di akhir tahun.
07:17 Sehingga itu yang kemudian membuktakan penambahan pendanaan pembiayaan termasuk salah satunya dari penarikan utang baru.
07:25 Oke data kepentingan keuangan mencatat di bulan November begitu pemerintah sudah menarik utang baru juga nih 90 triliun rupiah.
07:31 Nah lantas bagaimana kalau kita tarik utang sementara belanjanya juga belum sesuai harapan lantas akan diapakan begitu dari utang tersebut kira-kira ini?
07:40 Betul salah satu konsekuensi ketika pemerintah sudah menarik utang baru ya pemerintah harus komitmen gitu untuk menjalankan.
07:49 Dan tentu imbal hasil yang ditawarkan itu pun sesuai dengan kondisi ketika utang itu dilakukan.
07:58 Nah kalau kita bicara apa yang harus dilakukan sebenarnya pemerintah bisa ya artinya menggunakan hasil dari pembiayaan ini untuk melakukan pembiayaan di awal tahun nanti.
08:13 Jadi di tahun 2024. Nah hanya saja kita kan tentu berharap bahwa sebenarnya perencanaan dari suatu komponen kebijakan pemerintah itu kan selaras.
08:26 Artinya apa yang direncanakan misalnya untuk tahun 2023 itu bisa tereksekusi.
08:32 Nah untuk kemudian bisa tereksekusi makanya pemerintah perlu melakukan beragam hal termasuk di dalamnya proses monitoring dan evaluasi.
08:41 Jadi ketika misalnya pemerintah sudah menarik utang kemudian utangnya itu tereksekusi secara baik karena belanjanya masih lebih rendah makanya itu yang kemudian menjadi diskusi tersendiri.
08:53 Artinya perlu ada peningkatan untuk realisasi kebijakan belanja pemerintah sehingga utang yang ditarik nantinya itu memang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kebijakan belanja di tahun tersebut.
09:08 Jadi tidak dilakukan untuk tahun mendatang meskipun secara regulasi itu sasar saya tetapi sekali lagi bahwa ini menunjukkan bagaimana pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan belanja di tahun tertentu.
09:22 Oke nah itu dia.
09:23 Pertanyaan terimakasih Pak Utang yang diambil juga ini utang yang produktif gitu ya dan bisa memberikan multiplier effect tentunya bagi perekonomian nasional.
09:30 Tahan dulu jawabannya Mas Yusuf kita akan cedak dulu sebentar.
09:33 Dan Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
09:37 [Musik]
09:44 Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan total utang pemerintah di tahun 2023.
09:53 Kita akan coba bandingkan antara bulan November 2023 dengan bulan sebelumnya di bulan Oktober tercatat masih sekitar 7.950 triliun rupiah utang pemerintah begitu.
10:04 Sementara di bulan November meningkat menjadi 8.041 triliun tadi juga sudah disampaikan dan sekitar 90 triliunan begitu yang diambil oleh pemerintah begitu ya.
10:14 Dan ini totalnya tadi sudah disampaikan juga 90,49 triliun rupiah penambahan utang pemerintah di bulan November.
10:23 Berikutnya kita akan lihat rasio utang terhadap PDB, Product Domestic Bruto.
10:28 Di bulan Oktober itu 37,95 persen ini rasio utang terhadap PDB kemudian di bulan November dengan adanya penambahan utang tadi meningkat menjadi 38,11 persen terhadap PDB.
10:42 Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yusuf Reddy Manilet, Peneliti Ekonomi Kor.
10:48 Ya Mas Yusuf kalau kita lihat dengan kondisi saat ini rasio utang memang masih jauh kalau kita lihat dari batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri ya terhadap PDB.
10:58 38,11 persen tapi Anda melihat dari sisi pemanfaatannya kemudian apakah memang ini akhirnya utang yang kembali lagi diambil untuk memenuhi pembayaran yang mungkin tertunda
11:11 atau mungkin tinggal pencairan saja atau seperti apa kalau kita lihat sehingga urgensinya benar-benar harus dilakukan untuk menambah utang lagi.
11:18 Ya jadi ada beberapa poin, poin pertama memang penarikan utang baru itu dikujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja ya di akhir tahun ini.
11:30 Termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan belanja yang sifatnya tematik yang artinya memang tidak ditemukan di tahun-tahun sebelumnya misalnya untuk pemenuhan kebutuhan medikasi dan linjol.
11:42 Dan beberapa kebutuhan belanja lain-lainnya.
11:46 Nah poin kedua adalah kalau kita lihat memang untuk jatuh tempo utang di 2 hingga 3 tahun ke depan itu relatif lebih besar ya jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya.
12:02 Nah tentu kalau jatuh tempo utang pemerintah perlu memikirkan strategi apakah kemudian melakukan refinancing atau kemudian membayarkan utangnya.
12:12 Dan ini strateginya akan bergaitan dengan kondisi ekonomi global dan domestik termasuk di dalamnya kondisi suku bunga acuan.
12:20 Kalau melihat dari kondisi suku bunga acuan ini menurut saya pemerintah kemudian mengambil opsi untuk refinancing artinya membayar jatuh tempo utang ini dengan penarikan utang baru.
12:34 Nah itu yang poin yang kedua dan poin yang ketiga tentu sekali lagi pemerintah tentu bisa menggunakan penarikan utang baru ini jika kalau ya itu tidak di reimburse secara penuh di tahun ini itu bisa digunakan untuk awal tahun depan.
12:52 Ya tetapi sekali lagi di diskusi awal tadi kita bahwa ini menunjukkan ada permasalahan dalam sistem perencanaan kebijakan belanja pemerintah.
13:00 Nah kalau memang kalau bicara perencanaan berarti kan hal yang sangat fundamental sekali terkait dengan perencanaan kemudian eksekusinya sehingga tiga opsi yang Anda tawarkan sebenarnya sama-sama akan menambah utang baru lagi.
13:11 Refinancing, bayar utang kalau misalnya ada begitu kemudian ada penarikan utang baru ini.
13:17 Iya betul jadi makanya di tahun ini pemerintah itu melalui kebijakannya itu sudah mulai mempercepat daftar usulan belanja gitu ya untuk tahun berikutnya di tahun 2024.
13:34 Nah ini harapannya ketika misalnya daftar usulan belanja itu lebih cepat dilakukan maka eksekusinya pun bisa dilakukan terutama di level daerah.
13:43 Nah hanya saja memang kalau kita bicara level daerah ini lebih kompleks gitu ya permasalahannya karena kalau kita lihat misalnya kadang daerah itu untuk misalnya melakukan eksekusi dia juga harus menentu petunjuk teknis
13:59 ataupun petunjuk pelaksanaan dari penggunaan dana transfer pemerintah pusat misalnya dan itu membutuhkan waktu. Terkadang di dua bulan kuartal pertama di tahun berikutnya itu digunakan untuk memenuhi persyaratan itu.
14:13 Sehingga artinya tidak kalau kita singkatnya tidak penuh gitu ya satu tahun itu bisa digunakan karena dua bulan di tahun berjalan itu digunakan untuk memenuhi persyaratan.
14:25 Kemudian juga kita bicara masalah proses monitoring dan evaluasi di tengah-tengah perjalanan kebijakan belanja.
14:33 Di beberapa pemerintah daerah OPD nya itu tidak kemudian bisa secara optimal gitu ya memantau kemudian apakah eksekusi ataupun realisasi belanja itu sudah sesuai on the track atau tidak gitu.
14:49 Nah ini kemudian menjadi masalah yang kerap kali berulang jadi saya ingat beberapa tahun bukan tahun ini saja beberapa tahun sebelumnya eksekusi belanja yang lambat juga menjadi salah satu diskusi dan ini berkaitan dengan penarikan utang juga seperti itu mas Berasy.
15:06 Oke nah kalau kita lihat dengan utang yang diambil itu untuk aktivitas produktif begitu dan memberikan multi player efek atau seperti apa kalau Anda melihat begitu reviewnya sepanjang tahun ini?
15:17 Ya kalau kita lihat sebenarnya kan utang digunakan untuk beberapa komponen belanja jadi belanja itu ada yang sifatnya memang memberikan multi player.
15:28 Kata kalian misalnya belanja modal untuk pembangun infrastruktur dan juga belanja yang sifatnya membantu daibeli masyarakat seperti misalnya belanja yang dituduhkan dari sisi bansos kemudian juga subsidi.
15:42 Tetapi juga di sisi lain ada pun belanja yang efek multi playernya itu tidak sebesar ketiga belanja yang saya sebutkan sebelumnya.
15:50 Seperti misalnya belanja pegawai kemudian belanja ini yang kemudian menurut saya multi player relatif produktif adalah belanja untuk pembayaran bunga utang.
16:00 Jadi kita menarik utang untuk membayar bunga utang.
16:03 Jadi ini yang kemudian efek multi playernya lebih relatif. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah konsekuensi artinya utang pembayaran bunga utang yang dilakukan pemerintah di tahun ini adalah hasil dari penarikan utang tidak hanya di tahun ini tetapi juga di tahun-tahun sebelumnya.
16:23 Dan ini yang kemudian harus mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah.
16:27 Oke nah kalau kita meningkat dengan jumlah utang yang perlu dicermati begitu pasti dari sisi penerimaan kan juga harus perlu kita lihat juga bagaimana dengan target pajak kita.
16:37 Bagaimana juga dengan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak dan lain-lain kita akan bahas nanti di segmen berikutnya kita akan jadal kembali sebentar.
16:45 Dan Pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
16:56 Baik Pak Minsyar kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Yusuf Rendi Manilet Peneliti Ekonomi Kor.
17:02 Ya Mas Yusuf kalau kita lihat dari sisi komposisinya terlebih dahulu dari utang pemerintah begitu dimana SBN 8,61% kemudian dalam pinjaman 13,9% dimana totalnya tadi sudah 8.041 triliun rupiah.
17:15 Apa yang bisa anda cermati dengan kondisi seperti ini?
17:18 Ya sebenarnya kalau kita bicara komposisi utang memang relatif lebih besar SBNnya dan ini saya kira masih selaras dengan upaya pemerintah dalam upaya juga memperdalam pasar keuangan.
17:32 Karena penerbitan surat utang itu saya kira juga akan membuka peluang untuk investor di dalam negeri dalam melakukan diversifikasi produk investasi itu yang pertama.
17:43 Nah yang kedua kalau kita lihat untuk utang pinjaman luar negeri meskipun ya kalau kita lihat secara proporsi kecil tetapi kalau kita bicara konteks tahun ini pemerintah memang dia mulai menggunakan instrumen pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja APBN.
18:03 Dan ini memang tidak begitu lumrah dilakukan di produk-produk sebelumnya tetapi kalau kita lihat memang alasannya juga masih bisa diterima karena di tahun ini kan kita tahu era suku bunga relatif masih tinggi ya.
18:18 Artinya di dalam negeri kemudian di luar negeri suku bunganya relatif tinggi makanya ketika pemerintah memutuskan penerbitan surat utang melalui SBN itu cost of fundnya jadi lebih mahal.
18:29 Karena suku bunganya tinggi nah untuk menghindari agar imbal hasil yang didapatkan itu kompetitif ataupun menjadi beban di kemudian hari makanya pemerintah mengambil opsi untuk menarik pinjaman luar negeri.
18:44 Namun meskipun secara cost of fund lebih murah untuk pinjaman luar negeri tetapi jangan lupakan bahwa untuk pinjaman luar negeri ada semacam commitment fee yang harus dibayar ketika misalnya suatu negara tidak bisa merimburs secara tepat waktu.
19:04 Jadi kalau kita bicara pinjaman luar negeri memang kita perlu tahu bahwa ada jatuh tempoh yang harus dilakukan kemudian proyeknya juga jelas. Jadi seperti itu kalau mengenai komposisi utang.
19:20 Lantas bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara pajak kemudian anda melihat juga cukai dan lain-lain menurut anda bagaimana?
19:28 Apakah memang perlu kita meluaskan lagi begitu sektor-sektor lain yang mungkin akan dikenakan pajak atau seperti apa?
19:36 Karena kita tahu pajak digital kemarin juga sudah cukup berhasil begitu dan anda melihat apakah perlu ada sektor lain yang perlu disasar?
19:42 Kalau kita bicara peningkatan rasio pajak sebenarnya pemerintah bisa melakukan dengan berbagai hal. Yang pertama perbaikan administratif.
19:53 Jadi kalau kita lihat di tahun ini misalnya pemerintah sudah mulai mengintegrasikan data NUK dengan data NPWP.
20:03 Saya kira ini merupakan salah satu bentuk dari perbaikan administratif, reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak.
20:14 Jadi harapannya dengan lebih terintegrasinya data maka sistem pemantauannya juga menjadi lebih komplit, artinya lebih komprehensif. Itu yang pertama.
20:25 Yang kedua tentu opsi untuk menaikkan tarif pajak dan seperti yang kita tahu pemerintah di tahun depan itu berencana untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%.
20:39 Ini merupakan lanjutan dari rencana ataupun kebijakan pemerintah untuk tarif PPN yang sudah menaikkan 11% di 2022 yang lalu.
20:51 Jadi saya kira tarif pajak itu merupakan salah satu opsi yang juga akan dipertimbangkan oleh pemerintah.
20:59 Di luar itu misalnya juga pemerintah memperluas bracket untuk tarif pajak penghasilan.
21:05 Jadi untuk penghasilan 500 miliar ke atas itu kemudian dipecah lagi jadi menjadi lebih banyak.
21:12 Sehingga ini kemudian juga bisa akan membantu selain pengawasan dan juga pembayaran nantinya.
21:21 Yang terakhir kita tentu berharap aktivitas perekonomian itu bisa digalakkan bisa ditumbuk kembali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
21:30 Harapannya dengan aktivitas perekonomian yang lebih besar dari investasi misalnya maka peluang pemerintah untuk menarik pajak yang lebih besar juga menjadi terbuka lebar.
21:42 Jadi saya kira semakin tumbuh perekonomian aktivitas perekonomian semakin berkembang maka upaya untuk penarikan pajaknya juga menjadi lebih besar.
21:54 Mas Yusuf lantas proyeksi anda terkait dengan utang pemerintah di tahun 2024 mendatang dimana juga disana ada tahun politik.
22:01 Kemungkinan juga ada kan pergantian pemerintahan juga.
22:04 Lantas kita tahu pembiayaan APBN melalui penerbitan utang pun sebenarnya sudah turun menjadi 345 triliun rupiah ini. Anda melihat bagaimana?
22:13 Ya saya kira kalau di tahun depan kita melihat reformasi pajak itu masih dilanjutkan kembali.
22:20 Kemudian juga untuk beberapa komponen belanja itu memang terjadi penyesuaian.
22:27 Jadi untuk utang menurut saya untuk tahun depan dia berpulau masih meningkat tetapi peningkatannya pun marjinal.
22:34 Artinya tidak terlalu jauh dari posisi saat ini.
22:37 Karena ini saya juga mengingat di tahun politik ekspansi dari perekonomian itu tidak terlalu besar.
22:44 Kemudian juga belanja juga tentu akan difokuskan untuk belanja pos-pos terkentu saja.
22:49 Sehingga ini kemudian akan berakibat dari penarikan utang yang berpotensi juga tidak terlalu besar.
22:56 Artinya kalau pun dia menambah atau terjadi pertumbuhan peningkatannya itu juga relatif marjinal.
23:02 Jadi untuk sepanjang tahun 2024 menurut saya terjadi peningkatan tetapi peningkatannya relatif kecil atau marjinal.
23:09 Baik, lantas sektor-sektor usaha apa saja yang perlu mungkin diprioritaskan kembali
23:14 kalau kita ingin bisa meningkatkan pendapatan sambil upaya juga mengejar kemampuan kita untuk membayar utang yang sudah mencapai 8.000 triliun?
23:21 Ya harapannya sebenarnya pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak itu tidak hanya untuk kemudian ditarik
23:29 masing-masing sektor usaha tetapi juga memberikan insentif kepada sektor tersebut.
23:34 Jadi harapannya ketika diberikan insentif dia bisa memperluas skala produksi.
23:39 Ketika dia skala produksinya sudah bertambah maka dia bisa menyumbang pajak dari pos pajak yang lain.
23:47 Jadi insentif pajak perlu diberikan kepada sektor-sektor produktif misalnya untuk sektor manufaktur.
23:54 Manufaktur kalau kita breakdown pun banyak ya industri nya misalnya makan minuman,
24:00 kemudian automotif yang punya sejarah ataupun catatan bisa memberikan efek multi perayaan ke perekonomian secara umum.
24:09 Jadi memang apa ya, menyimbangkan dengan memberikan insentif untuk sektor tertentu dengan harapan
24:16 dia bisa menyumbang lebih besar di pos pajak lain.
24:20 Jadi sederhananya satu pajak hilang tetapi bisa menyumbang dari pos pajak lain.
24:25 Ketika itu dilakukan maka seharusnya juga bisa memperkecil ruang pemerintah untuk menarik utang baru.
24:32 Bagaimana dengan hilirisasi? Mas Yusuf ini menarik juga kan kemarin juga terbukti meningkatkan
24:37 berkali-kali lipat begitulah penerimaan negara dari hilirisasi kita.
24:41 Ya saya setuju bahwa hilirisasi ini merupakan salah satu contoh baik.
24:46 Artinya pemerintah ketika menjalankan kebijakan hilirisasi,
24:51 pemerintah memberikan insentif misalnya pembebasan biaya masuk maupun biaya keluar
24:57 untuk mereka yang masuk ke kategori perusahaan yang merupakan hilirisasi.
25:02 Nah ketika insentifnya berjalan kemudian ternyata kebijakan hilirisasi juga ternyata lebih baik,
25:11 maka pemerintah menarik aktivitas ekonomi, menarik pajak dari aktivitas ekonomi yang lain
25:18 misalnya dari PPN ekspor, PPN impor. Jadi itulah yang tadi saya katakan bahwa ketika hilirisasi berjalan
25:27 memang dia akan kehilangan beberapa sumber penerimaan karena pemerintah memberikan insentif.
25:33 Tapi ketika sudah berjalan katakanlah 2 hingga 3 tahun berjalan, pemerintah sudah bisa mulai menarik
25:41 dari pos pajak lain yang lebih besar karena aktivitas hilirisasi tersebut.
25:46 Jadi beberapa tahun ke depan setidaknya dalam jangka menengah, saya kira hilirisasi juga akan menjadi
25:52 salah satu faktor yang akan menyumbang penerimaan pajak kita sehingga itu juga akan ikut mempengaruhi
25:58 bijakan utang pemerintah.
26:00 Ya ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun ke depan hingga pemerintahan berganti juga nanti
26:06 sehingga nanti kemampuan kita dari sisi penerimaan juga akan terus bertambah sehingga akan memperkecil lagi nih
26:11 jumlah utang kita meskipun utang itu bisa dibutuhkan juga untuk bisa menggerakkan aktivitas perekonomian
26:16 karena kita membutuhkan dana dalam jangka waktu yang singkat begitu ya.
26:21 Baik Mas Yusuf Randy terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah anda sampaikan
26:26 kepada pemirsa pada hari ini.
26:27 Selamat melanjutkan aktivitas anda kembali dan salam sehat Mas Yusuf.
26:31 Salam sehat selalu.
26:32 Terima kasih.
26:33 [Musik]
26:36 (Sampai jumpa di video selanjutnya)